Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Direncanakan resmi beroperasi pada Senin (10/1) mendatang, GPP yang akan menampung 9 organisasi perangkat daerah dengan tak kurang dari 60 jenis layanan. Untuk mempersiapkan hal tersebut maka Diskominfo membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi.
Kepala Bidang Informatika Diskominfo, Sugeng Riyadi ketika ditemui di sela memantau pemasangan jaringan data di Gedung Korpri berupaya agar pada saat hari H peresmian, kebutuhan teknologi informasi termasuk akses data sudah tidak lagi menemui kendala.
“Hari ini (kemarin, red) kami upayakan agar jaringan internet bisa terpasang dengan baik, kemudian bisa difungsikan untuk mendukung 9 perangkat daerah yang akan membuka layanan di GPP, sehingga pada saat diresmikan operasionalnya benar-benar sudah siap secara keseluruhan,” jelas Sugeng.
GPP ditargetkan mampu menjadi solusi dari banyak jenis kebutuhan masyarakat. Mulai dari perizinan gedung dan bangunan, izin usaha, administrasi kependudukan, hingga sektor pariwisata dan kesehatan.
Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo Eko Suryantoro, dalam rapat bersama bupati pada awal Desember lalu, menyebut konsep pembuatan GPP dirancang dengan ruangan yang layak dan memadai.
Sehingga semua OPD dapat masuk dalam satu pintu melayani semua kebutuhan masyarakat. Eko mengakui untuk bisa mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP), dibutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Sehingga kehadiran GPP bisa menjadi solusi, sementara persiapan menuju MPP terus dijalankan.
Di dalam GPP, masyarakat akan mendapatkan efektifitas dan efisiensi waktu dan tenaga maupun biaya. Karena untuk mendapatkan kebutuhan terkait berbagai layanan, hanya perlu datang ke satu tempat saja. OPD yang akan menempai GPP adalah Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Permukiman dan Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
“Warga masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan sekaligus perizinan usaha misalnya, tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lalu ke DPMPTSP atau Dinas Perindag Koperasi dan UKM, melainkan cukup ke GPP di Gedung Korpri saja,” jelasnya. (git/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


