Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Wonosobo Sasar Pengentaskan Kemiskinan di Lima Kecamatan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Sekda Pemkab Demak dr Singgih Setyono memimpin musrenbang di ruang Bina Praja. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Sekda Pemkab Demak dr Singgih Setyono memimpin musrenbang di ruang Bina Praja. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo menetapkan sasaran prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di lima kecamatan. Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo menyebut kelima kecamatan tersebut bakal menjadi fokus utama dalam menekan angka kemiskinan.

Lima kecamatan tersebut meliputi Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Sapuran dan Kepil.  Pasalnya saat ini Kabupaten Wonosobo masuk sebagai satu di antara 35 kabupaten/kota yang masih memiliki warga dalam kategori miskin ekstrem.

“Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana masyarakat berada di bawah garis kemiskinan atau setara dengan pendapatan per hari per kepala Keluarga sebesar Rp 11.000," terang Andang saat membuka rapat koordinasi penanganan kemisikian ekstrem di ruang Mangunkusumo Setda, Rabu (17/11).

Di kelima kecamatan tersebut, Andang menyebut masing-masing akan menetapkan 5 desa sebagai sasaran prioritas untuk mengidentifikasi penentuan fokus penanganan.

“Kecamatan dan desa kita arahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem,” kata Andang.

Verifikasi dan validasi data, disebut Andang akan dilakukan terhadap 927 KK by name by address atau per nama per alamat dengan menggandeng tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan tenaga Program Keluarga Harapan (PKH).

Nantinya, Andang mengaku Pemkab akan memperbolehkan pemerintah desa menambah dana bantuan sosial sesuai data riil di lapangan. Baik rumah tangga miskin yang sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ataupun yang belum masuk.

Diakui Andang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki tantangan menurunkan angka kemiskinan mengingat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih sangat terbatas.

“Ini menuntut kita untuk melakukan langkah-langkah yang ekstra. Salah satunya pemerintah desa harus bisa lebih efektif dan efisien dalam alokasi anggaran dan memprioritaskan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.  (git/lis)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarif Kakung: Kewirausahaan Solusi Tantangan Ekonomi dan Sosial di Tengah Dinamika Global

Sarif Kakung: Kewirausahaan Solusi Tantangan Ekonomi dan Sosial di Tengah Dinamika Global

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Program Magang Kerja Jepang Jadi Investasi SDM Jateng

Program Magang Kerja Jepang Jadi Investasi SDM Jateng

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer