Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabupaten Wonosobo Perlu Inovasi di Era Digital

I
Penulis: Ida Nor Layla❯
DISKUSI : Para pejabat tengah berdiskui tentang digitalitasi di ruang rapat rumah jabatan bupati kemarin (7/10/2021). (Diskominfo for Jawa Pos Radar Magelang)
DISKUSI : Para pejabat tengah berdiskui tentang digitalitasi di ruang rapat rumah jabatan bupati kemarin (7/10/2021). (Diskominfo for Jawa Pos Radar Magelang)
RADARSEMARANG/ID, Wonosobo-Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya menguatkan peran teknologi informasi sebagai pilar pembangunan daerah. Bupati Afif Nurhidayat menginginkan jajaran pemerintahan untuk menggali potensi. Melakukan terobosan serta berinovasi di tengah Wonosobo sebagai kota cerdas.
Hal itu dikemukakan dalam diskusi dengan pakar IT yang juga pimpinan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho, bersama jajaran pejabat terkait, Kamis (7/10/2021). Bupati mengemukakan pentingnya jajaran ASN memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan publik. Sehingga program-program maupun capaian kinerja pemerintahan lebih cepat diterima masyarakat.
“Memang benar, pada era modern serba digital seperti saat ini diperlukan inovasi-inovasi dan terobosan. Agar upaya kita meningkatkan kualitas layanan kepada publik dapat diwujudkan secara efektif dan efisien,” kata Afif dalam diskusi yang digelar di ruang rapat rumah jabatan bupati tersebut.
Dengan bertambahnya ilmu dan terbukanya wawasan para ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi, Afif berkeyakinan Pemkab Wonosobo akan mampu menapak era digital gonvernment. Alias pemerintahan yang memiliki basis kuat dalam pemanfaatan data dan perangkat digital. “Imbasnya ke depan adalah pelayanan kita juga akan lebih cepat. Lebih akurat dan lebih tepat serta berkualitas,” tandasnya.
Sementara pimpinan Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengaku telah menyiapkan materi terkait hal tersebut. “Masyarakat di era digital semakin menuntut pelayanan yang serba cepat, mudah dan minim biaya,” terangnya.
Hal itu, disebut Aji juga menuntut pemerintah menyiapkan sarana pendukung agar mampu mengimplementasikan digital government. Pemerintah daerah, menurut dia, mesti berupaya untuk menguatkan infrastruktur teknis, seperti hardware, networking sampai software atau perangkat lunaknya.
“Diperlukan pula perubahan prosedur birokrasi. Yaitu SOP birokrasi yang nantinya mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pemberdayaan SDM-nya mulai dari pejabat, operator, sampai pada SDM teknisnya,” lanjutnya. Tidak kalah penting, Aji menyebut pemerintah daerah juga mesti menyiapkan operasional dan pemeliharaan dengan menjamin keamanan sistem. (git/lis)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer