Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro menerima kedatangan warga yang tergabung dalam Tim Peduli Bondho Deso. Mereka meminta DPRD bisa ikut membantu proses penyelesaian sengketa tanah seluas 1200 meter yang saat ini masih dalam proses persidangan.
"Jadi menurut mereka itu ada proses perpanjangan izin yang sebenarnya masih belum selesai. Akan tetapi secara administrasi itu sudah diloloskan oleh pemerintah Kabupaten," terang Suwondo Kamis (24/6/2021) pagi.
Awal persoalan ini muncul ketika tanah kas desa seluas 1200 meter dijadikan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Dieng Djaya sejak 1984. Setelah berlangsung selama 30 tahun, izin HGB tersebut berakhir pada 2003. "Jadi memang ini sebenarnya persoalan yang sudah lama. Kemudian muncul kembali setelah ada sertifikat tanah dan SPPT yang dibayarkan pihak Dieng Jaya kepada pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, selama proses kesepakatan pada 1984 itu, warga dijanjikan akan diberi tukar guling oleh pemerintah. Namun proses tukar guling itu dianggap tidak sesuai dengan harapan warga. Sebab hanya diberi 1000 meter dengan lokasi tanah yang jauh dari akses jalan kendaraan. "Itu saja sampai sekarang warga menganggap jika proses tukar guling ini tidak ada kejelasan," lanjutnya.
Namun dalam audiensi tersebut, Suwondo meminta agar warga tidak terlalu gegabah. Sehingga muncul narasi yang menurutnya justru hanya akan memperkeruh masalah. "Seharusnya sebelum masuk di meja hijau, ada mediasi terlebih dahulu. Untuk melihat seberapa jauh maslah ini bisa diselesaikan," terangnya.
Di satu sisi, pihaknya mengaku jika upaya pengamanan aset daerah ini penting untuk dilakukan. Sehingga bisa mengetahui aset-aset mana saja yang sebenarnya itu masih menjadi kepemilikan pemerintah daerah maupun desa. "Tetapi saya juga tidak menyalahkan pemerintah. Karena memang acuan mereka dalam menangani aset itu sudah sesuai regulasi. Seperti di kasus ini, jika Dieng Jaya mampu membuktikan SPPT dan berjalan sesuai regulasi, maka tidak ada alasan pemerintah untuk melarang status kepemilikan itu," ungkapnya.
Maka sebelum jauh melangkah, pihaknya meminta kepada warga untuk melihat kembali perizinan yang selama ini menjadi kesepakatan antara pihak desa dan Dieng Jaya saat melakukan transaksi tukar guling. Sehingga ada bukti yang kuat bukan hanya berasal dari narasi dan opini sejarah saja. "Apalagi saat ini sudah masuk di ranah hukum artinya pembuktian tersebut perlu bukti-bukti yang kuat," tandasnya.
Beberapa waktu yang lalu, diketahui jika sejumlah warga Dieng Wetan menggelar aksi Demonstrasi damai di sepanjang jalan Dieng. Mereka membawa tulisan kritik kepada pihak pemerintah saat pihak pengadilan melakukan tinjauan langsung ke lokasi tanah yang tengah bersengketa tersebut. (git/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


