Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbup Pasar Modern Perlu Direvisi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
DEKAT PASAR TRADISIONAL : Parkiran di Jalan A. Yani Wonosobo menghabiskan separo badan jalan. Kawasan Pasar Induk dan Rita Pasaraya itu selalu ramai pengunjung. (LIS RETNO WIBOWO/Jawa Pos Radar Magelang)
DEKAT PASAR TRADISIONAL : Parkiran di Jalan A. Yani Wonosobo menghabiskan separo badan jalan. Kawasan Pasar Induk dan Rita Pasaraya itu selalu ramai pengunjung. (LIS RETNO WIBOWO/Jawa Pos Radar Magelang)
RADARSEMARANG.ID, WONOSOBO – Wacana perpanjangan izin sewa PT Rita Ritelindo terus menimbulkan pro dan kontra. Ketua Komisi B DPRD Wonosobo Ika Sulistiyana Putra Dasawarsa menjelaskan, masalah perpanjangan izin Rita selalu menjadi isu di setiap masa akhir kontrak sewa. Hal tersebut tak pernah berubah dari tahun ke tahun.

"Jadi persoalan Rita itu terus berkutat di masalah yang sama dari dulu, yang seolah tidak pernah ada solusi," ujarnya.

Daripada membahas kembali masalah perpanjangan izin sewa dengan pihak Rita, Ika lebih sepakat agar Pemkab merevisi perbup tentang Pasar Modern yang dikeluarkan pada 2008. Sebab munculnya pertentangan itu berakar dari aturan hukum yang tidak beres.

"Sayangnya sampai sekarang Perbup itu belum dicabut atau direvisi. Sehingga persoalan yang muncul masih itu-itu saja," katanya.

Ketua Komisi A Suwondo Yudhistiro juga mengatakan hal yang serupa. Menurutnya, Perbup Pasar Modern perlu direvisi. Sebab salah satu pasal di perbup tersebut menyebutkan soal jarak antara pasar modern dan tradisional harus lebih dari dua kilometer.

"Faktanya tidak hanya Rita. Hampir seluruh pasar modern di Kabupaten Wonosobo itu melanggar jika menerapkan Perbup tahun 2008 itu," katanya.

Namun ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Wonosobo agar membuat revisi atau diubah menjadi perda. Namun substansinya tetap sama, yakni mengatur masalah pasar modern ini agar bisa lebih jelas.

"Jangan dibiarkan terlalu lama sehingga muncul lagi di kemudian hari masalah yang sama," ujarnya.

Sekretaris Komisi D Mugi Sugeng mengaku, DPRD telah mengajukan raperda inisiatif pada 2013 tentang Pasar Induk. Namun hal tersebut tidak disepakati sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut hingga sekarang.

"Yang kita gunakan dasar hukumnya ya hanya perbup tahun 2008 itu. Hanya saja aturan tersebut tidak dijalankan secara maksimal," tuturnya. (git/ton)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer