Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sistem Penindakan dan Pencegahan Koruspi Dinilai Masih Buruk

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
PASANG PIN : Ketua DPD GMPK Idham Cholid saat menyematkan PIN GMPK kepada perwakilan peserta yaitu Ketua PKKW Bambang Purwoko dan CEO Sentosa, Ika Andi.
PASANG PIN : Ketua DPD GMPK Idham Cholid saat menyematkan PIN GMPK kepada perwakilan peserta yaitu Ketua PKKW Bambang Purwoko dan CEO Sentosa, Ika Andi.
RADARSEMARANG.ID - Dewan Pengurus Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Koruspi (DPD GMPK) menilai penanganan kasus korupsi masih belum tepat sasaran. Sistem yang dianggap masih buruk menjadi alasan terjadinya perilaku koruspi di pusat dan daerah.

"Selama ini pemberantasan dan penindakan itu hanya dipermukaan saja. Padahal menurut kami, korupsi itu seperti gunung es. Yang tampak dipermukaan itu kecil. Padahal yang dibawah gunung es adalah yang paling besar," terang Ketu DPD GMPK, Idham Cholid saat dimintai keterangan sejumlah wartawan Kemarin (10/2).

Dirinya menilai bahwa selama ini penanganan kasus korupsi dilakukan dengan dua model. Yang pertama berkaitan dengan pemberantasan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) itu selalu represif. Di mana harapannya dapat memberikan efek jera.

"Tapi yang terjadi malah kasus korupsi terus saja bermunculan. Tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya," katanya.

Kemudian ada model pencegahan. Di mana proses ini dilakukan untuk membudayakan tata nilai anti korupsi juga membangun sistem. Sistem tersebut dibuat untuk mencegah perilaku koruptif.

"Nah persoalannya, hal itu yang selama ini masih belum tercipta dengan baik. Maka reorientasi pencegahan ini yang perlu dipadukan," ungkapnya.

Maka menurutnya mulai dari sistem perencanaan penganggaran haruslah jelas. Proses pelaporan LKHPN yang terus di perbaharui. Sehingga hal tersebut bisa dideteksi sedini mungkin jika terjadi penyelewengan.

Sementara itu, Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengaku bahwa sampai saat ini kebijakan yang dilakukan telah sesuai dengan arahan UU dan serangkaian aturan yang dibuat. Dengan cara menekan perilaku koruptif dari penyelenggara negara.

"Seperti ada penandatangan pakta integritas bagi setiap ASN. Kemudiab meberi penilaian terhadap kinerja ASN lewat Sakip. Itu semua sudah kita usahakan," terangnya.

Namun yang paling penting saat berbicara mengenai korupsi menurut Eko sendiri harus diawali dari setiap warga itu sendiri. Dengan melakukan budaya yang tertib, baik dan jujur.

"Maka dengan melihat adanya GMPK yang ikut dan terlibat aktif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah,"pungkasnya.(git/ap)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer