Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Perdes Lindungi Pekerja Migran

Agus AP
Penulis: Agus AP❯

RADARSEMARANG.ID, WONOSOBO - Pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO ) bisa dilakukan dari level paling bawah. Salah satunya mendorong sekma perlindungan ditingkatan desa melalui Peraturan Desa (Perdes) bagi para pekerja migran.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Maizidah Salas mengatakan bahwa perdes ini akan melindungi para Pekerja Migran Indonesia. Sebab, dari banyaknya masalah yang terjadi pada PMI, jarang sekali desa yang mengetahui soal mekanisme para pekerja. Sehingga saat terjadi masalah, desa akan ikut terlibat.

"Masalahnya sampai saat ini desa tidak memiliki data yang falid. Kalau dibandingkan dengan data dari desa, kabupaten, provinsi, sampai ke nasional itu data tidak pernah sama," katanya.

Hal ini terjadi menurutnya karena masih adanya pemalsuan data oleh oknum. Oleh karenanya, penting desa membuat peraturan ini. Sehingga informasi berkaitan tentang pekerja migran bisa diterima dengan baik. Hal itu sesuai dengan Permendagri no 26 tahun 2012 tentang pemberdayaan calon PJTK atau purna dari PJTK.

Sementara itu, Yudhi Ardian Direktorat Perlindungan WNI dan PHI Kementerian luar negeri kemarin, Penangan terhadap masalah yang terjadi di luar negeri, menyangkut pekerja migran indonesia akan semakin baik jika dilakukan sejak awal.

"Maka itu bisa dilakukan sejak dari desa tempat tinggalnya," katanya dalam lokakarya migrasi aman dan pencegahan TPPO digelar oleh kemenlu berkerjsama SBMI. Acara dibuka oleh Bupati Wonosobo Eko Purnomo, sedangan peserta bersal dari instansi terkait, LSM, purna pekerja migran, pihak kecamatan dan sejumlah kepala desa.

Menurutnya, pemerintah pusat akan mendorong adanya inisaitif dari tingkat desa, baik itu berupa program ataupun kegiatan di tingakt desa dan daerah yang mengarah pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

"Intinya untuk memberikan pemahaman yang sama antara pihak terkait dengan pemda mengenai apa yang terjadi dengan pekerja migran dan pola penanganan yang dilakukan,” katanya.

Dijelaskan, sosialisasi dan penangan terhadap masalah yang terjadi di luar negeri akan semakin baik jika dilakukan awal. Perlu ada penekanan supaya pekerja migran itu membekali dirinya sendiri dengan bekal pengetahun dan persiapan mental serta lain-lain.

"Migrasi aman itu dari tiga aspek mampu membekali dirinya sendiri hukum dan peratruan dengan negara setempat, perjanjian kerja yang akan ditangani, membekali diri saat berhadapan dengan pihak lain, itu dimulai mulai dari pendaftaran hingga pengiriman. Dia purna kerja juga tahu apa yang menjadi hak harus dimiliki oleh para anggota PMI," terangnya.

Kasus TPPO di kabupaten wonosobo memang masuk kategori kecil dibandingkan dengan wilayah di kalimantan, NTT dan NTB, akan tetapi ini foksu pada pencegahan. Sehingga upaya –upaya yang suah dilakukan oleh kelompok, komunitas, PKK, LSM di wonosobo bersama dengan pemerintah daerah layak mendaptkan perhatian.

"Untuk wonosobo masuk kategori kecil, tapi kami tekankan bahwa kita lebih pada aspek pencegahan, ada sisitem perlindungan bagi buruh migran di indoensia muali dari level paling bawah," tandasnya. (git/ap)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer