Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang drg Irfan Qadarusman menyambut baik kebijakan itu. Penambahan peserta baru mendukung percepatan capaian universal health coverage (UHC) minimal 95 persen, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebanyak 1.32.175 jiwa. Yang sudah ber-JKN sebanyak 82,91 persen, setara dengan 1.087.900 jiwa. Sedangkan yang belum ber-JKN sekitar 17,09 persen, atau tersisa 224.275 jiwa penduduk.
“Untuk mencapai minimal UHC 95 persen, dibutuhkan penambahan peserta sebanyak 158.666 jiwa,” ujarnya, Senin, (22/5/2023).
Menurutnya, angka itu telah disampaikannya dalam acara Rekonsiliasi PD Pemda Triwulan I Kabupaten Magelang Tahun 2023. Ia juga memberikan rincian distribusi peserta JKN berdasarkan segmentasi kepesertaan. Paling besar didominasi oleh Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebesar 46,71 persen atau 612.869 jiwa. Kemudian PBPU dan BP atau disebut peserta mandiri sebanyak 12,13 persen atau 159.168 jiwa, PBPU/PB-Pemda sebesar 3,89 persen atau 51.087 jiwa, sedangkan segmen pekerja penerima upah (PPU) atau berstatus karyawan sebesar 20,18 persen atau sekitar 264.776 jiwa.
“Segmentasi kepesertaan JKN di Kabupaten Magelang masih didominasi peserta PBI-JK yang iurannya dibayarkan dari APBN, sehingga kami perlu menyampaikan aturan-aturan terbaru mengenai hal itu, agar program JKN ini berjalan dengan lancar dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Aturan terbaru yang dimaksud Irfan tentang proses reaktivasi PBI-APBN sesuai Permensos 21 Tahun 2019. Permensos itu mengatur tentang pendaftaran penerima bantuan pemerintah harus menggunakan surat rekomendasi dan cetakan luaran Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Selain itu, pemda harus memerhatikan beberapa hal lain agar UHC cepat tercapai. Pemda harus mempersiapkan data pengganti PBPU/BP-Pemda yang beralih ke PBI-JK, agar kuota PBPU/BP-Pemda bisa diisi oleh nama-nama baru yang berasal dari warga prasejahtera.
“Tidak kalah penting, pemda memastikan data PBPU/BP Pemda adalah sudah di luar data yang meninggal dan pindah domisili dari Kabupaten Magelang,” ujarnya.
Selain itu, Irfan juga meminta Pemkab Magelang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbaharui data bayi nyonya PBPU-PB Pemda sebagai langkah antisipasi dan penonaktifan. Kemudian terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang saat ini diakui sebagai identitas tunggal peserta JKN.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Magelang Raden Anta Murpuji Antaka menanggapi, pihaknya berkomitmen melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan data dari seluruh stakeholder. Selain bermanfaat untuk memperbaiki kevalidan data administrasi kependudukan (adminduk), upaya ini juga untuk mendukung suksesnya program JKN.
“Untuk NIK akan kami kejar, karena masih ada beberapa persen (belum punya NIK, Red), biasanya lansia dan warga yang tinggal di pinggiran,” ungkapnya.
Ia menargetkan pada tahun ini mampu menyelesaikan perekaman data untuk warga yang berusia 16 tahun. Perekaman data pemula ini memudahkannya ketika anak tersebut berusia 17 tahun langsung mendapat identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Di samping itu, dalam kurun waktu 2-3 tahun, pemkab menargetkan seluruh warga di Kabupaten Magelang mendapat identitas.
“Tapi kami juga mohon bantuan ke BPJS Kesehatan, apabila ada warga yang tidak membawa KTP fisik untuk dapat dilayani menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” pintanya. (web/put/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




