Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan Eko Budi Hartoko dan Budiningsih itu mencapai puluhan miliar rupiah. Kuasa hukum tergugat Ormas PGN Dewang Purnama mengatakan, penggugat menginginkan tanah seluas kurang lebih 1,5 hektare di kawasan Jalan Palebon, Semarang Selatan di berikan. Padahal, hingga kini sertifikat masih atas nama BKN Kota Semarang.
"Penggugat minta tanah tersebut dengan ganti kerugian kurang lebih Rp 65 miliar atau harus mengembalikan baik dalam bentuk tanah maupun uang dengan jumlah tersebut," tutur Dewang usai sidang didampingi ratusan anggota Ormas PGN, Selasa (11/4).
Ia menjelaskan, awal mulanya lahan tersebut terjadi ruislag atau tukar guling pada tahun 1970-an. Dewang menyatakan, menurut penggugat, BKN Kota Semarang harus melepaskan haknya dari tukar guling. Namun sejak saat itu hingga kini belum ada balik nama dari pihak-pihak yang mengaku atau mengklaim tanah tersebut.
"Oleh mereka bangunan yang digunakan untuk penyimpanan koper-koper haji dan kegiatan keagamaan telah dirobohkan pada tahun 2022 kemarin karena menurut mereka tanah itu milik penggugat," tuturnya.
Ia menegaskan akan menuntaskan kasus ini agar tidak terjadi sengketa dan muncul mafia tanah yang tidak bertanggungjawab.
Dewang menambahkan, dalam sidang tersebut pihaknya menyampaikan eksepsi dan jawaban gugatan penggugat. Pada pokoknya, secara tatanan undang-undang 2014 terkait masalah ruislag haruslah benar-benar dibuktikan secara hukum.
Sementara itu, kuasa hukum penggugat Rohmadi belum memberikan keterangan. (ifa/web/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


