Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gelar FGD, Sempurnakan Regulasi Asuransi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Batang, Wihaji menyerahkan sertifikat hibah tanah Pemkab Batang untuk kampus PSDKU kepada Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum pada tahun 2018 lalu di Desa Tumbrep Bandar. (Istimewa)
Bupati Batang, Wihaji menyerahkan sertifikat hibah tanah Pemkab Batang untuk kampus PSDKU kepada Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum pada tahun 2018 lalu di Desa Tumbrep Bandar. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) menggelar focus group discussion (FGD). Tujuannya untuk menyempurnakan regulasi perasuransian.

Ketua Pansus Jiwasraya DPD RI Ajiep Padindang mengatakan kegiatan ini sebagai pendalaman terhadap ilmu asuransi menurut pandangan para pakar di Undip dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi. “Melalui kegiatan ini  kita bisa memperdalam ilmu asuransi. Khususnya terkait dengan regulasi,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Pihaknya menggunakan studi kasus asuransi Jiwasraya. Menurutnya kasus ini banyak menyita perhatian. Ada 2.431 pensiunan di Jiwasraya yang nasibnya mulai tidak jelas dan akan di likuidasi.

Ia menambahkan meski aspek pidana sudah berjalan. Pihaknya fokus terhadap perjuangan hak-hak nasabah agar dapat diperoleh kembali.“Ada dua penemuan dari FGD ini. Pertama ada regulasi yang masih harus disempurnakan. Kedua adalah penegakan aturan yang harus di internshipkan,” tambahnya.

Acara ini dilaksanakan di Gedung Fakultas Hukum Undip. Diikuti oleh pansus DPD RI, dosen, mahasiswa, dan perkumpulan pensiun Jiwaraya (PJJ).Pembicara sekaligus Dosen Fakultas Hukum Undip Rinitami Njatrijani mengaku kegiatan dalam rangka pendalaman permasalahan asuransi Jiwasraya ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia.

Menurutnya eksistensi UU No 40 Tahun 2014 tentang asuransi dan pendalaman kasus Jiwasraya juga menjadi point penting.“Kita senantiasa harus cermat dalam membaca dokumen polis yang disediakan oleh perusahaan asuransi agar tidak terjadi hal yang sama seperti kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya,” katanya.

Kegiatan ini juga menjadi pembelajaran bagi mahasiwa untuk semakin peduli di masa depan terkait dengan asuransi. Baik asuransi yang dimilik oleh negara ataupun swasta.

Sementara itu, salah satu pensiunan  asuransi Jiwasraya Sutoro Tri Widodo mengaku menolak likuidasi dana pensiun pemberi kerja (DPPK) Jiwasraya. Menurutnya DPPK Jiwasraya tidak dilikuidasi.“Kami menolak adanya likuidasi, karena sampai saat ini Jiwasraya hanya akan memenuhi 20 persen dari kewajiban Rp 329 miliar,” katanya. (kap/web/bas)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gedung Pandanaran Semarang Disebut Tua dan Miring, Pengamat: Jangan Asal Simpulkan Tak Layak

Gedung Pandanaran Semarang Disebut Tua dan Miring, Pengamat: Jangan Asal Simpulkan Tak Layak

Pakai dari Undip menilai, Gedung Pandanaran perlu dilakukan uji kontruksi, pengamat menilai segi umur dan usia bangunan tidak bisa menjadi acuan gedung layak atau tidak untuk digunakan.

Dari Air Laut hingga Bencana, Inovasi Pengolahan Air Undip Raih Anugerah Jawa Pos Radar Semarang

Dari Air Laut hingga Bencana, Inovasi Pengolahan Air Undip Raih Anugerah Jawa Pos Radar Semarang

Penghargaan atas kontribusi Undip dalam mengembangkan teknologi pengolahan air yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pengolahan air laut dan air payau hingga penyediaan air bersih.

Mahasiswa PPDS Jiwa Undip Meninggal, Kampus Klarifikasi soal Penyebab Kematian dan Isu Bullying

Mahasiswa PPDS Jiwa Undip Meninggal, Kampus Klarifikasi soal Penyebab Kematian dan Isu Bullying

Diisukan Bullying, Mahasiswa PPDS Jiwa Undip Meninggal Karena DB

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer