Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jateng Dorong Perlindungan Ibu dan Anak

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dalam sosialisasi nonperda membahas perlindungan ibu dan anak bersama Pemdes Jatirejo dan elemen perempuan, di Balai Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Minggu (24/4/2022). (Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dalam sosialisasi nonperda membahas perlindungan ibu dan anak bersama Pemdes Jatirejo dan elemen perempuan, di Balai Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Minggu (24/4/2022). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Pemalang - Masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada ibu dan anak. Dampaknya sangat besar bagi psikologis mereka. Menimbulkan trauma mendalam bahkan kematian.

Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman. Dengan menggelar sosialisasi nonperda bersama Pemdes Jatirejo dan elemen perempuan, di Balai Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Minggu (24/4/2022).

Ia mengatakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada kaum perempuan mengenai pentingnya upaya perlindungan terhadap ibu dan anak. Dikatakan politisi PKB tersebut, upaya perlindungan itu penting karena sampai sekarang masih ada kasus kekerasan yang melibatkan ibu dan anak. Dampaknya dapat berupa trauma hingga kematian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan memberikan pemahaman agar ibu dan anak lebih terlindungi dari tindakan kekerasan.

Photo
Photo
Sosialisasi nonperda yang diadakan di Desa Jatirejo, Ampelgading, Kabupaten Pemalang. (Istimewa)

”Bagi para ibu atau masyarakat, sebaiknya segera melaporkan jika mendapatkan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Dengan begitu, keutuhan keluarga bisa selalu terjaga sekaligus masa depan anak-anak dapat terus dilanjutkan dengan baik,” paparnya dalam sosialisasi yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pemalang Fraksi PKB Ajeng Triyani dan Kades Jatirejo Sarwono.

Menurut dia tindakan kekerasan di dalam keluarga muncul akibat faktor ekonomi. Dari kondisi itu, pemerintah bersama pihak-pihak terkait dapat memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mendongkrak ekonomi keluarga

Dengan pemberdayaan itu, kaum perempuan dapat lebih kreatif dalam perekonomian. Contohnya, para ibu bisa melakukan usaha dan memasarkan produknya secara online untuk menambah penghasilan keluarga.

“Secara regulasi, kami (DPRD Provinsi Jateng) sudah membuat perda mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Itulah salah satu upaya kami untuk melindungi kaum perempuan di Jateng,” jelasnya.

Ia juga menyoroti persoalan masih adanya anak yang melakukan pernikahan dini. Ia berharap persoalan itu bisa ditangani pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan atau pendampingan agar meminimalisir pernikahan anak usia dini.

“Pernikahan dini perlu dikurangi karena anak-anak yang belum cukup umur. Biasanya belum memiliki perencanaan matang untuk membangun rumah tangga yang baik. Dari sisi kesehatan, dengan usia yang cukup untuk menikah, maka kesehatannya lebih terjamin,” imbuhnya. (*/lis)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BPJS Kesehatan Apresiasi SULINK JKN, Inovasi Puskesmas Permudah Reaktivasi Peserta Nonaktif

BPJS Kesehatan Apresiasi SULINK JKN, Inovasi Puskesmas Permudah Reaktivasi Peserta Nonaktif

Puskesmas Rowosari meluncurkan inovasi SULINK JKN (Sarana Usulan Menggunakan Link bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional) dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Pendopo Kabupaten Pemalang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer