Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agar Kasus Covid-19 di Indonesia Tak Seperti India

A
Penulis: Arif Riyanto❯
Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting
Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting
RADARSEMARANG.ID - Pemerintah mencegah masuknya warga negara India dan pelaku perjalanan dari India ke Indonesia mulai Sabtu, 24 April 2021. Pelayanan visa bagi warga negara India pun telah dihentikan sejak Kamis, 23 April. Kebijakan tersebut diambil agar Indonesia terhindar dari tsunami Covid-19 seperti terjadi di India.

Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting mejelaskan bahwa kebijakan tersebut untuk menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian Covid-19 di India. Dia menambahkan, penolakan masuk berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

"Selain menolak masuk orang asing, kami juga menghentikan sementara penerbitan visa bagi Warga Negara India," kata Jhoni, Minggu (25/4/2021).

Selain itu, Pemerintah Indonesia membatasi pintu masuk di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pintu masuk bagi WNI yang akan pulang ke Indonesia hanya melalui TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Kualanamu, Bandar Udara Sam Ratulangi, Pelabuhan Laut Batam Centre, Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura, dan Pelabuhan Laut Dumai.

"Bagi WNI yang masuk tentunya tetap harus mengikuti protokol kesehatan ketat sesuai aturan dari Satgas Penanganan Covid-19," ujarnya.

Ya, pemerintah memang membuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan kasus Covid-19. Baru-baru ini, Satgas Covid-19 membuat surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin ke luar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021.

Surat edaran Satgas COVID 2021 itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021).

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berharap keputusan pemerintah mengetatkan, kemudian meniadakan mudik bisa mencegah tsunami Covid-19 seperti di India. "Dengan adanya pengetatan, masyarakat akan berpikir ulang ketika mau melakukan perjalanan," katanya.

Sedangkan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengajak masyarakat menjadikan tsunami Covid di India sebagai pelajaran. Masyarakat di zona merah harus melakukan upaya-upaya yang konkret, misalnya beribadah di rumah lebih afdol.

"India harus dijadikan pelajaran berharga jangan sampai terulang di RI. Pelajaran berharga betul-betul dicamkan agar tak terulang. momentum landai ramadhan harus dipertahankan," kata Buya Amirsyah Tambunan. (aro)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arif Riyanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diduga Salahgunakan Izin Tinggal, 7 WNA Vietnam Diamankan di Semarang

Diduga Salahgunakan Izin Tinggal, 7 WNA Vietnam Diamankan di Semarang

Ke tujuh WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mendalami aktivitas serta dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

Tiga WNA Tiongkok Diduga Langgar Aturan Kerja di Proyek Tol Semarang-Demak

Tiga WNA Tiongkok Diduga Langgar Aturan Kerja di Proyek Tol Semarang-Demak

Tiga WNA tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dugaan pelanggaran yang ditemukan petugas. Penanganannya dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

5.403 Warga Negara China Masuk Semarang Sepanjang Januari–Juni 2026

5.403 Warga Negara China Masuk Semarang Sepanjang Januari–Juni 2026

Imigrasi Semarang Tolak 21 WNA dan Tunda Keberangkatan 78 WNI Diduga PMI Nonprosedural

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer