Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Perlu Membentuk Lembaga Filterisasi Perkara Narkotika

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Oleh: Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si.Med
Oleh: Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si.Med
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Upaya Pemerintah Indonesia dalam menurunkan kasus narkotika, sepertinya ,menemui tantangan berat. Seperti pengakuan korban penyalahguna narkotika asal Semarang, Budi Rahardjo.

Budi Rahardjo mengaku menjadi korban penyalahgunaan narkotika sejak tahun 1997-1999, dan sempat berhenti total selama 14 tahun. Akan tetapi justru kembali terjerat menjadi pengguna pada 2015, semua itu awalnya hanya coba-coba dari ajakan teman.

Ia mengatakan, pemahaman aparatur pemerintahan maupun aparat penegak hukum di Indonesia yang menerapkan kebijakan kalau pecandu begitu ditangkap menggunakan narkotika harus di penjarakan selama mungkin menurutnya tidak efektif. Karena setiap tahun tahanan narkotika selalu meningkat dan lapas maupun rutan semakin overload.

"Saya sendiri adalah korban narkotika, saya adalah anak yang di sayangi oleh keluarga saya, tapi malah berulang-ulang kali menyakiti hati dan perasaan keluarga saya. Apalagi setelah pernah masuk penjara dan rehab, barulah disitu saya menyadari menggunakan narkotika itu salah, tapi penjara tetap bukan solusinya," kenang Budi Rahardjo, dalam kisahnya yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Menurut pria yang akrab disapa Ceming, iti, lingkungan di dalam penjara 85 persen penyalahguna dan beberapa saja yang memang seorang pengedar atau justru bandar narkotika. Dengan demikian, sudah tentu hal yang mereka bahas dan ceritakan adalah pengalaman dan tindakan yang di alami terkait selama menggunakan obat-obatan.

"Akhirnya pelariannya adalah menghubungi teman-temannya yang pernah di kumpulkan atau jejaring lamanya. Menyebabkan yang awalnya mereka pecandu akan berubah menjadi pengedar hingga bandar. Mereka akan mencari uang untuk dapatkan obat-obatan yang nantinya akan mereka jual belikan lagi," ungkapnya.

Menurutnya seharusnya pemerintah Indonesia bisa membentuk satu yayasan atau lembaga yang bertugas untuk filterisasi perkara narkotika. Dengan begitu kalau menemukan ada tahanan dengan analisa memang seorang pecandu narkotika, tinggal di rehabkan secara gratis. Ditambah begitu tahanan itu keluar, pemerintah juga sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan atau pabrik untuk membantu mempekerjakan mereka.

"Recovering addict itu, tentu setengahnya jadi tanggungjawab pemerintah. Kalau diterapkan metode itu, saya rasa akan lebih manusiawi dan para pengguna akan bangkit melihat masa depan, ditambah anak-anak muda yang sudah salah jalan akan kembali ke jalan yang terang dan bisa jadi orang normal atau kemungkinan bisa jadi orang yang lebih hebat di kemudian hari,"harapnya. (dka/bis/bas)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pengedar Sabu di Semarang Gagal Kabur, 15 Paket Narkoba Jatuh dari Gulungan Sarung saat Transaksi

Pengedar Sabu di Semarang Gagal Kabur, 15 Paket Narkoba Jatuh dari Gulungan Sarung saat Transaksi

Narkoba Jatuh dari Gulungan Sarung Pengedar di Tembalang Semarang Gagal Transaksi

Petugas Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Paket Dilempar dari Luar Tembok

Petugas Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Paket Dilempar dari Luar Tembok

Patroli Rutin Bongkar Dugaan Penyelundupan Narkoba ke Lapas Semarang, Petugas temukan narkoba

Alarm Narkoba Kabupaten Semarang: Petani Tanam Ganja di Pot, Pelajar Jadi Target

Alarm Narkoba Kabupaten Semarang: Petani Tanam Ganja di Pot, Pelajar Jadi Target

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Semarang masih tinggi. Data BNNP Jawa Tengah juga menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 22 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Semarang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer