alexametrics

GAKESLAB Indonesia Soroti Standar Tambahan yang Hambat Kemandirian Alat Kesehatan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Asosiasi perusahaan alat kesehatan, GAKESLAB Indonesia mempertanyakan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan yang berpotensi menciptakan kontraproduktif terhadap kemandirian alat kesehatan di tanah air.

Para pengusaha alat kesehatan khawatir, jika kebijakan ini terus dipertahankan dapat menyebabkan rendahnya realisasi pengadaan alat buatan dalam negeri, sebagaimana dikeluhkan Presiden Jokowi, tidak akan teratasi.

“Saat ini ada beberapa klarifikasi yang perlu dilakukan Kemenkes terkait kebijakan-kebijakannya yang kontraproduktif dengan semangat kemandirian alat kesehatan di Indonesia,” ungkap Sekjen GAKESLAB, dr Randy Teguh, MM,di Semarang, Senin (27/6/22).

Randy mencontohkan soal persyaratan standart mutu alat kesehatan, dimana Dirjen Falmakes menyatakan bahwa standar mutu alat kesehatan adalah nomor izin edar.Namun kenyataannya dilapangan, ada standar-standar tambahan yang diminta rumah sakit sebagai pengguna alkes, pada saat pengadaan.

Baca juga:  Melalui Rakor, Kemenkumham Jateng Tingkatkan Kualitas Kinerja Notaris

“Standart-standart itu hendaknya di validasi dan dikoordinasikan oleh Ditjen Famalkes, karena standart mutu memang harus diterbitkan melalui suatu telaah ilmiah yang ketat oleh lembaga yang kompeten, bukan berdasarkan pesanan pihak tertentu” tandasnya.

Kondisi ini, imbuh Sekjen GAKESLAB Indonesia, diperparah dengan kebijakan beberapa lembaga pemerintah, rumah sakit baik pusat maupun daerah, yang mengharuskan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat pembelian alat dalam negeri.

“Kami bahkan sempat mengalami pelarangan mengikuti pameran, karena belum memiliki sertifikasi TKDN, padahal anggota kami sudah memiliki nomor izin edar sebagai alat kesehatan dalam negeri (AKD),” ungkap Randy Teguh.

Menanggapi keluhan itu, Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), Ir. Sodikin Sadek, M.Kes.menyatakan dalam amanah UU Kesehatan no 36/2009, alat kesehatan yang boleh beredar di Indonesia harus memiliki nomer izin edar, setelah itu baru dihitung TKDN.

Baca juga:  Ekspresikan Lawak Semarangan lewat Sosial Media

“Setelah itu bari ditayangkan di E-Katalog sektoral, jadi semua produsen dapat ditayangkan produknya, nantinya user dalam hal ini rumah sakit yang akan melakukan pembelian langsung ke produsen,” tutur Sodikin.

Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kemenkes RI itu membantah, terkait kebijakan kementeriannya yang dianggap menghambat kemandirian alat kesehatan dalam negeri.

“Kami komit bahwa dana APBN maupun APBD itu harus diutamakan produk dalam negeri yang dibuat di Indonesia,kecuali kalau belum bisa dibuat di Indonesia,bersama aparat penegak hukum, kami memonitor kalau masih ada rumah sakit atau dinas kesehatan yang membeli produk impor, itu akan kena sanksi”pungkasnya. (sls/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya