alexametrics

Beri Efek Jera, Tegakkan Hukum bagi Pelaku Usaha Garam Nakal

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Tindakan terhadap temuan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dalam produksi garam masih belum maksimal. Selama ini yang dilakukan oleh Badan POM dengan cara pembinaan, pernyataan, peringatan keras, dan pengembalian ke supplier. Padahal, cara tersebut dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha garam konsumsi untuk menaati peraturan.

“Kami memberi masukan untuk pencabutan ijin usaha atau produksi, karena dengan begitu para pelanggar itu bisa kapok. Kalau ijin dicabut, praktis usaha tidak bisa jalan,” kata Nur Hayati Darunifah Nutrition Internasional (NI) Indonesia dalam workshop Penguatan Program Kecukupan Garam Beryodium Untuk Semua (KGBS) melalui Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Menurutnya, dengan dilakukan penegakan hukum yang tegas, mutu produk akan meningkat. Sehingga adanya risiko terhadap kesehatan karena kekurangan yodium ataupun mutu yang tidak memenuhi standar akan berkurang.

Baca juga:  Terdampak Korona, Angkasa Pura I Rugi Rp 207 M

Selama ini, imbuhnya, temuan BPOM Semarang yakni pelaku usaha menjual produk garam konsumsi tanpa ijin edar (TIE) dan atau nomor ijin edar fiktif. Selain itu, pelaku usaha menandakan produk dengan label tidak memenuhi ketentuan TMK. Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng Abdun Mufid mengatakan, temuan tersebut karena kendornya pengawasan yang dilakukan. Temuan-temuan semacam inilah yang akhirnya membuat produk dikhawatirkan terkontaminasi dan tidak higienis untuk dikonsumsi. Sehingga dapat menimbulkan efek negatif.

“Semoga Pemda kembali mengintensifkan lagi persoalan ini menjadi fokus sebab akan berdampak panjang seperti menimbulkan stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Rina Hapsari dari BPOM Semarang menyatakan dengan penerapan produk yang sesuai standar, pihaknya bersama lintas sektor turut mendukung program pemerintah terkait pembangunan SDM yang berkualitas bebas dari masalah stunting. Antara lain melalui upaya pembinaan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kualitas produk garam konsumsi.

Baca juga:  Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Bahu-Membahu Tangani COVID-19

“Diperlukan dukungan dari Pemda dan lintas sektor terkait upaya penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kemanusiaan yaitu pelaku usaha yang secara berulang dan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan Per UU,” imbuhnya. (ifa/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya