alexametrics

Kemenkumham Jateng Berikan Layanan Bagi Penerjemah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Profesi penerjemah merupakan pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian dalam menghasilkan terjemahan. Profesi penerjemah diperlukan dalam hal kebutuhan atas alih bahasa yang diperlakukan sebagai terjemahan resmi.

Seseorang yang akan menjalani profesi penerjemah harus terlebih dahulu mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan dirinya sebagai Penerjemah Tersumpah. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Baca juga:  Kemenkumham Jateng Ikuti Rakor Ditjen AHU, Turut Bersinergi Seragamkan Peran MPN MKN

Selanjutnya, yang bersangkutan harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan Menteri tersebut terbit.

Untuk dapat diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah, seseorang harus telah lulus ujian kualifikasi penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi atau Perguruan Tinggi dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengatakan, penerjemah Tersumpah mirip dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerjemah Tersumpah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji harus menyampaikan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji, surat pernyataan telah melaksanakan profesi, dan keterangan tertulis mengenai alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan cap/stempel kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga:  Kemenkumham Jateng Instruksikan UPT Beri Vaksin Booster untuk Napi

“Selain itu, Penerjemah Tersumpah harus membuat buku repertorium tahunan yang memuat jumlah pekerjaan penerjemahan yang pernah dilakukan, jenis alih bahasa terjemahan yang telah dilakukan, dan identitas pengguna jasa,“ jelasnya. (ifa/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya