alexametrics

Kanwil Kemenkumham Jateng Kedepankan Pemenuhan HAM dalam Layanan Pubik

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus ditegakkan Kanwil Kemenkumham Jateng. Utamannya dengan mengedepankan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya tersebut diwujudkan dalam Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Senin (06/06). Jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang non-diskriminatif, bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan, akuntabel, profesional, berintegritas serta pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.

Selain deklarasi, komitmen juga dikuatkan dengan penandatanganan surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Satuan Kerja se Eks Karesidenan Semarang dan Surakarta, termasuk Kepala Kantor Wilayah.

“Deklarasi Pencanangan P2HAM sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang berbunyi Pembentukan Pelayanan Publik Berbasis HAM dilaksanakan melalui tahap Pencanangan, Pembangunan, Evaluasi, Penilaian serta Pembinaan dan pengawasan”, ujarnya Yuspahruddin.

Baca juga:  Konsumsi BBM di Jateng-DIY Diprediksi Naik 16 Persen selama Ramadan dan Lebaran

Ia mengatakan, tujuan dari Pencanangan P2HAM dimaksud, sesuai dengan Pasal 7 Permenkumham tentang P2HAM, Pencanangan merupakan bukti kesiapan dan bentuk komitmen unit kerja dalam melaksakanan P2HAM.

Dalam pelayanannya, pada tahun 2021 Kemenkumham Jateng telah menyelesaikan 50 aduan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan melalui Pembentukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang ditempatkan di Kanwil dan seluruh UPT.

Beberapa permasalahan yang diselesaikan yakni penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan, fasilitas umum, bahkan masalah kekeluargaan.

Sementara Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dr. Mualimin Abdi yang menyaksikan kegiatan secara virtual, mengungkapkan bahwa Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan atas Permenkumham nomor 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM

Baca juga:  Charoen Pokphand Sumbang Telur 1,5 Ton untuk Warga, Tim Satgas dan Puskesmas

“Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, dinamika, dan oleh karenanya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memandang perlu untuk dilakukan perubahan yaitu dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022,” jelasnya dalam saat memberikan sambutan.

Hadir sebagai saksi pada penandatanganan itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan para Kepala Divisi. (ifa/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya