RADARSEMARANG.ID, Semarang — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat soliditas dan solidaritas. Guna mengawal pemerintah dalam memenuhi janji rekrutmen satu juta guru.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi saat ditemui di acara Halal Bihalal PGRI Provinsi Jawa Tengah mengatakan rekrutmen satu juta guru yang dicanangkan pemerintah masih belum maksimal.
“Rekrutmen satu juta guru ini harus di tuntaskan. Baru ada 173 ribu guru yang lulus dan baru 60 persen yang diangkat. 193 ribu guru yang memenuhi kriteria pun belum ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan Undang—Undang guru dan dosen kualifikasi, kompetensi, dan persebaran adalah tanggung jawa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya rekrutmen guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kurang tepat.
“Jika tidak segera dituntaskan, kita akan berhadapan dengan kualitas yang semakin jelek. Untuk itu perekrutan satu juta guru ini harus segera di selesaikan,” katanya.
Ketua PGRI Jateng, Muhdi mengatakan hal senada. Perlu memperkuat soliditas dan solidaritas untuk Indonesia maju.
“Tidak hanya memperjuangkan nasib guru tetapi juga membangun pendidikan yang berkualitas. Kita fokus untuk bagaimana pemerintah mampu memenuhi janji satu juta guru,” akunya.
Menurutnya kebijakan pemerintah pusat tidak diikuti sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sehingga formasi satu juta guru masih jauh untuk dipenuhi di daerah. Harapannya pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya secara riil. Sehingga bisa diikuti oleh pemerintah provinsi dan daerah.
“Tenaga honorer harus dihentikan. Kalau ini sampai terlambat masa depan pendidikan akan terancam,” pungkasnya.
Halahbihalal yang dilaksanakan di Balairung UPGRIS ini juga di hadiri oleh perwakilan pengurus PGRI kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain mempererat solidaritas sesama guru. Pertemuan ini juga membahas tentang pengawalan perekrutan satu juta guru di Indonesia. (cr4/web/bas)
