alexametrics

Sudah Ada 234 Desa Sadar Hukum di Jawa Tengah, Yuspahruddin Ajak Perangkat Daerah Saling Bersinergi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Meski sudah ada 234 Desa Sadar Hukum (DSH) di Jawa Tengah, namun Kemenkumham Jateng masih terus melakukan sosialisasi pembentukan DSH. Hal ini dilakukan dalam upaya menumbuhkan kepedulian dan kesadaran hukum di masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 221 DSH sudah diresmikan pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, ada 13 DSH yang sudah mendapat SK Gubernur Jawa Tengah.

“Dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, 33 daerah sudah ada DSH. Sedangkan dua daerah belum ada, yaitu Kab. Jepara dan Kota Surakarta,” jelasnya pada Jawa Pos Radar Semarang.

Karena hal itu, pihaknya membutuhkan sinergitas antar instansi/lembaga terkait. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Terpadu. Pihaknya menggandeng Unsur Pemerintah Daerah terkait pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat.

Baca juga:  XL Luncurkan Paket Xtra Combo Flex Kuota Utama Hingga 110 GB, Pelanggan Bebas Pilih Bonus

“Camat, Lurah, dan Kepala Desa itu tugasnya luar biasa karena semua permasalahan ditangani. Oleh karena itu kita tidak bisa mengerjakan tugas sendirian. Supaya masyarakat sadar dan taat hukum, maka harus bekerjasama dengan pihak seperti intitusi pendidikan, keagaman, hingga institusi hukum,” ujar Yuspahruddin.

Ia pun menjabarkan dengan terciptanya Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

“Kita ini semua harus bekerja keras memberikan pengertian terkait hukum kepada masyarakat. Untuk menghindari adanya persoalan di masyarakat, harus sama-sama melawan dengan mempersiapkan supaya desa kelurahan kita menjadi desa yang sadar, paham, dan dan taat hukum. Sehingga kita semua bisa menikmati kehidupan di negara kita ini dengan baik,” ungkapnya.

Baca juga:  BRI dan SRCIS Dukung Layanan Perbankan Digital Toko Kelontong Masa Kini

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber antara lain Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi dan Kepala Bidang Hukum Deni Setyawan.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan antara lain Camat di wilayah Kota Semarang dan Lurah Binaan Kelurahan Sadar Hukum. Peserta daring Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak, Temanggung, Kebumen, Magelang, Semarang, Sukoharjo, Brebes dan Grobogan. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh 34 Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah lainnya. (ifa/web/bas) 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya