alexametrics

Sekolah Gagal Rehab Harus Dapat Anggaran Tahun Ini

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – DPRD Kabupaten Batang soroti kondisi sekolah yang gagal rehab. Sekolah-sekolah itu diharapkan dapat anggaran pada APBD perubahan tahun ini. Hal itu dilakukan agar bangunan sekolah dan proses belajar mengajar bisa kembali seperti semula.

“Bila memungkinkan ada anggaran untuk melanjutkan rehabilitasi sekolah yang gagal melalui APBD murni. Harus dianggarkan melalui APBD perubahan. Sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu lebih lama lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Faizin saat ditemui di kantornya.

Pihaknya menginginkan, kondisi fisik sekolah bisa kembali normal di tahun 2022. Jika gagal pada penganggaran APBD perubahan 2022, pembelajaran harus lebih lama lagi diungsikan.

Sementara bangunannya juga akan semakin rusak. Ada lima sekolah yang dipastikan gagal rehab. Yaitu SDN Depok 2, SDN Jambangan 2, SDN Pejambon, SDN Plelen 1, dan SDN Wonosegoro 2.

Baca juga:  Jabatan Berakhir 22 Mei 2022, Wihaji-Suyono Siap Maju Lagi

Anggaran rehab sekolah itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dikerjakan semua oleh CV Amelia Rahman dari Cimahi, Jawa Barat.

Kondisi terparah terjadi di SDN Wonosegoro 2. Seluruh bangunan telah dibongkar atapnya. Hanya menyisakan bangunan dinding terbuka. Progres yang diselesaikan diperkirakan hanya mencapai 30 persen. Sementara beberapa sekolah lainnya proses pengatapan tidak sepenuhnya rampung. Bagian teras ruang kelas masih terbuka.

Kondisi semakin rumit, saat penentuan persentase hasil pengerjaan, CV Amelia Rahman malah menghilang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang tidak dapat lagi menghubungi, baik melalui undangan, telfon, dan pesan singkat. Hal itu membuat Disdikbud bakal membuat keputusan sepihak. Menentukan persentase pengerjaan proyek rehabilitasi sekolah dan memilih tidak membayar pengerjaan di SDN Wonosegoro 2.

Baca juga:  Kompetisi di Usia Dini Penting untuk Bentuk Karakter Manusia Unggul

Sementara itu, Faizin mengatakan, Pemda bisa melihat kasus-kasus sebelumnya, Pemda bisa menggugat di PTUN. Jika menginginkan tidak membayar pengerjaan di SDN Wonosegoro 2.

“Diupayakan Pemda bisa mencari solusi terbaru untuk lima proyek rehabilitasi SD yang gagal itu. Otomatis proses belajar mengajar pasti terganggu. Solusi harus cepat, biar anak-anak didik itu bisa segera menikmati proses belajar mengajar seperti semula. Melas siswanya. Jangan sampai molor-molor lagi,” tegasnya. (yan/wan/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya