alexametrics

Pemberian Bantuan Hukum Kemenkumham Jateng Dianggarkan Rp 5,43 Miliar

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Yuspahruddin menandatangani kontrak dengan delapan Direktur atau Ketua Perwakilan Organisasi Bantuan Hukum. (OBH). Ia mengatakan, pemberian bantuan hukum kepada kelompok orang miskin merupakan bentuk negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

“Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi, sekaligus melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law,” katanya usai penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung di aula Kanwil Kemenkumham Jateng, Rabu (16/02).

Adapun 8 OBH tersebut yakni Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, Yayasan Adil Indonesia, Law & Justice Semarang dan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Baca juga:  Cegah Penyelundupan HP, Gencarkan Razia Lapas

Ada juga Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Kabupaten Blora, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo, Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga.

Dia juga menyebutkan Pemberian Bantuan Hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin yang dilaksanakan dengan menyediakan dana kepada lembaga-lembaga bantuan hukum melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Ia menyebut, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di wilayah Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 5.430.550.000.

Disaat yang sama, kedua belah pihak juga menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai bentuk janji dan komitmen dalam mewujudkan Target Kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum.

Baca juga:  Konsisten Kelola Manajemen Berkelanjutan, BRI Masuk Daftar Indeks SRI-KEHATI

Nantinya penandatanganan serupa juga akan dilakukan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng dengan 52 OBH terakreditasi lainnya yang ada di wilayah Jawa Tengah. (ifa/web/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya