alexametrics

Guru Besar Unnes: Pupuk Non Subsidi Bukan Wewenang Pemerintah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang
Guru Besar (Gubes) Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, menjelaskan terkait polemik mahalnya pupuk non subsidi yang saat ini tengah dikeluhkan para petani. Menurutnya, pupuk non subsidi bukanlah tanggung jawab dari pemerintah.

“Pupuk subsidi sebenarnya adalah program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan pupuk non subsidi adalah untuk perusahaan dan pelaku usaha,” kata Sucihatiningsih kepada awak media, Senin, (12/7/2021).

Selain itu, kata Sucihatiningsih, untuk wewenang dan pengguna pun sudah jelas antara pupuk subsidi dan non subsidi. Dalam alokasi dan distribusi pupuk subsidi menjadi tanggung jawab pemerintah, dimana distribusi pupuk tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Baca juga:  Kemenkumham Jateng Sosialisasikan Instrumen Hukum Paralegal

“Namun untuk distribusi dan alokasi pupuk non subsidi yang bukan merupakan program dari pemerintah, tentu hal ini sudah termasuk diluar kewenangan pemerintah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Lanjut Sucihatiningsih, untuk kualitas antara pupuk subsidi dan non subsidi merupakan produk yang sama dan mempunyai kualitas yang sama. Pupuk bersubsidi diatur oleh Menperindag harus memenuhi 6 prinsip, yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

“Jadi diaturan tersebut jelas bahwa syarat pupuk bersubsidi salah satunya harus memiliki mutu atau kualitas yang terjamin. Yang membedakan adalah pada harga dimana pupuk bersubsidi memiliki harga yang lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Harga murah pada pupuk bersubsidi bukan berarti memiliki kualitas yang lebih rendah, namun jika memang ditemukan kualitas yang kurang bagus mungkin disebabkan oleh adanya oknum yang mengoplos atau memalsukan pupuk bersubsidi,” tutupnya.

Baca juga:  Manfaatkan Aplikasi Mobile JKN, Obat Diantar ke Rumah

Untuk diketahui, fenomena mahalnya pupuk bersubsidi maupun kelangkaan pupuk bersubsidi tidak lain disebabkan oleh penurunan anggaran untuk subsidi pupuk. pada tahun 2021 volume pupuk bersubsidi dialokasikan sebanyak 7,2 juta ton dengan total anggaran sebesar Rp 25,2 triliun. Alokasi tersebut berkurang Rp 4,6 triliun dari anggaran di 2020.

Kebijakan tersebut tentu menuai pro kontra di kalangan masyarakat terutama petani. Padahal kebutuhan pupuk tahun 2021 diperkirakan sekitar 9,1 juta ton dengan anggaran Rp 32,5 triliun.

Dengan kondisi tersebut, jelas menimbulkan kekurangan anggaran sebesar Rp 7,3 triliun untuk tahun 2021. Untuk mengurangi defisit anggaran tersebut, Kementan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300 hingga Rp 450 per kilogram. (*/den/bis/bas)

Baca juga:  Hadapi Musim Tanam, Pastikan Pupuk Subsidi di Jateng Aman

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya