alexametrics

Pemerintah Perlu Membentuk Lembaga Filterisasi Perkara Narkotika

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Upaya Pemerintah Indonesia dalam menurunkan kasus narkotika, sepertinya ,menemui tantangan berat. Seperti pengakuan korban penyalahguna narkotika asal Semarang, Budi Rahardjo.

Budi Rahardjo mengaku menjadi korban penyalahgunaan narkotika sejak tahun 1997-1999, dan sempat berhenti total selama 14 tahun. Akan tetapi justru kembali terjerat menjadi pengguna pada 2015, semua itu awalnya hanya coba-coba dari ajakan teman.

Ia mengatakan, pemahaman aparatur pemerintahan maupun aparat penegak hukum di Indonesia yang menerapkan kebijakan kalau pecandu begitu ditangkap menggunakan narkotika harus di penjarakan selama mungkin menurutnya tidak efektif. Karena setiap tahun tahanan narkotika selalu meningkat dan lapas maupun rutan semakin overload.

“Saya sendiri adalah korban narkotika, saya adalah anak yang di sayangi oleh keluarga saya, tapi malah berulang-ulang kali menyakiti hati dan perasaan keluarga saya. Apalagi setelah pernah masuk penjara dan rehab, barulah disitu saya menyadari menggunakan narkotika itu salah, tapi penjara tetap bukan solusinya,” kenang Budi Rahardjo, dalam kisahnya yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Baca juga:  44 Pengedar Narkoba di Demak Ditangkap

Menurut pria yang akrab disapa Ceming, iti, lingkungan di dalam penjara 85 persen penyalahguna dan beberapa saja yang memang seorang pengedar atau justru bandar narkotika. Dengan demikian, sudah tentu hal yang mereka bahas dan ceritakan adalah pengalaman dan tindakan yang di alami terkait selama menggunakan obat-obatan.

“Akhirnya pelariannya adalah menghubungi teman-temannya yang pernah di kumpulkan atau jejaring lamanya. Menyebabkan yang awalnya mereka pecandu akan berubah menjadi pengedar hingga bandar. Mereka akan mencari uang untuk dapatkan obat-obatan yang nantinya akan mereka jual belikan lagi,” ungkapnya.

Menurutnya seharusnya pemerintah Indonesia bisa membentuk satu yayasan atau lembaga yang bertugas untuk filterisasi perkara narkotika. Dengan begitu kalau menemukan ada tahanan dengan analisa memang seorang pecandu narkotika, tinggal di rehabkan secara gratis. Ditambah begitu tahanan itu keluar, pemerintah juga sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan atau pabrik untuk membantu mempekerjakan mereka.

Baca juga:  Unimus Gelar Wisuda Offline Pertama

Recovering addict itu, tentu setengahnya jadi tanggungjawab pemerintah. Kalau diterapkan metode itu, saya rasa akan lebih manusiawi dan para pengguna akan bangkit melihat masa depan, ditambah anak-anak muda yang sudah salah jalan akan kembali ke jalan yang terang dan bisa jadi orang normal atau kemungkinan bisa jadi orang yang lebih hebat di kemudian hari,”harapnya. (dka/bis/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya