DPRD Minta Delapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Segera Dibereskan
RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Delapan persoalan aset daerah menjadi sorotan DPRD Kabupaten Semarang. Dewan mendesak Bupati Ngesti Nugraha segera menyelesaikannya.
Mencuatnya delapan aset tersebut usai pembahasan pansus. Diketahui berbagai persolan ditemui pada aset tersebut.
Mulai dari dikuasai pihak lain, sengketa lahan, hingga pemanfaatan aset yang belum optimal untuk PAD. Desakan tertuang dalam rekomendasi Pansus Inventarisasi Aset Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD.
Wakil Ketua Pansus, Shaicul Hadi, menyebut aset tanah Pemkab Semarang ada 7.508 bidang dengan nilai Rp 2,54 triliun.
Rinciannya 5.225 bidang sudah bersertifikat, 668 bidang proses di BPN, dan 1.615 bidang belum bersertifikat.
Adapun delapan persoalan aset yang dimaksud yakin tanah UPTD Pembibitan Tegalwaton yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton, bangunan di kawasan Pacuan Kuda Tegalwaton yang dikuasai pihak lain, serta tanah dan bangunan Balai Kelurahan Tambakboyo yang tengah bersengketa di pengadilan.
Pihaknya mendorong Dinas Pariwisata melakukan kerja sama pemanfaatan aset milik berupa Lapangan Pacuan Kuda dengan pihak ketiga dengan menggandeng pemdes dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi).
Selain itu, pihaknya menyebut, terdapat tanah dan bangunan konservasi di Kalongan yang memiliki sertifikat baru atas nama pemerintah desa, pendapatan dari pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) yang belum optimal, serta status tanah SD Pasekan 3 yang hingga kini belum tuntas secara administrasi.
Persoalan lainnya adalah tunggakan sewa tanah eks-bengkok yang digunakan PDAM di Kecamatan Ambarawa serta lahan di Desa Pojoksari yang ditempati warga sejak bencana banjir pada 1980.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
