Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desa Antikorupsi, Pelopor Pemdes Bersih

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
KPK menetapkan 10 Desa di Indonesia sebagai pelopor dan desa Antikorupsi 2022. (NURFAIK NABHAN/Jawa Pos Radar Semarang)
KPK menetapkan 10 Desa di Indonesia sebagai pelopor dan desa Antikorupsi 2022. (NURFAIK NABHAN/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Ungaran – Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai desa antikorupsi. Program yang digagas KPK tersebut sebagai upaya memberantas dan melakukan pencegahan korupsi dari tingkat bawah.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan, dalam pemberantasan korupsi harus melibatkan semua elemen masyarakat termasuk masyarakat desa. Dalam pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah tindak korupsi.

“Kita memastikan bahwa seluruh aspek-aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Termasuk dalam hal anggaran, bagaimana masyarakatnya, bagaimana eksekusinya, dan bagaimana pelaksanaanya sampai pengawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program Desa Antikorupsi sudah dilakukan tahap awal yakni observasi pada periode Februari. Selain itu KPK melakukan bimbingan teknis terhadap desa terpilih untuk dibuat sebagai percontohan Desa Antikorupsi.

Sebelum menentukan Desa Antikorupsi terdapat berbagai tahapan. "Desa Banyubiru salah satu yang ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dengan nilai tertinggi yakni 96,75. Kemudian disusul dengan 9 desa lainnya," tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengapresiasi desa antikorupsi. Jateng sekarang sudah memiliki 29 desa percontohan dan semuanya dalam proses penyelesaian.

"Setelah ini kita hanya tinggal mereplikasi, sehingga seluruh desa untuk melakukan program Desa Antikorupsi dengan melihat indikator-indikator yang ada,” katanya. (nun/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jadi Desa Antikorupsi, KPK Lakukan Monitoring ke Desa Banyubiru 

Jadi Desa Antikorupsi, KPK Lakukan Monitoring ke Desa Banyubiru 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali lakukan monitoring terkiat implementasi Desa Antikorupsi di Desa Banyubiru

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq belum mendapatkan putusan atas kasus yang menjeratnya yakni dugaan gratifikasi dan pengadaan outsourcing di Pengadilan Tipikor Semarang. 

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Joko mengungkap pemeriksaan KPK berlangsung di lantai satu dan enam. Sejumlah ruangan diperiksa, termasuk dilakukan penggalian keterangan terhadap petugas Bea Cukai. Namun, Joko mengaku tidak mengetahui secara detail.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer