Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Tangani 601 Kasus Korupsi Dana Desa

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Pelaku pencurian yang sedang dimintai keterangan petugas. (Istimewa)
Pelaku pencurian yang sedang dimintai keterangan petugas. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap 601 kasus korupsi dana desa. Dengan 686 tersangka yang sebagian besar dilakukan kepala desa.

Banyaknya kasus korupsi dana desa membuat KPK melakukan upaya pencegahan. Sesuai tugas pokok yakni pasal 6 UU No 19 Tahun 2019. Yakni melakukan tindakan pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan dan eksekusi.

"Salah satu tugas pokok adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi.

Ia menambahkan, terus melakukan pengawasan terhadap Dana Desa. Masyarakat wajib mengetahui secara transparan dana yang telah diterima. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa wajib untuk menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat. "Sehingga tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.

Program Desa Anti Korupsi sebagai upaya untuk melakukan pencegahan tindak korupsi di tingkat desa. Dalam bimbingan teknis dan penilaian, KPK melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri untuk sekaligus melakukan pengecekan. Tidak hanya pengecekan administrasi namun juga pengecekan lapangan. "Termasuk turun ke masyarakat. Apakah betul dana yang disalurkan sudah disampaikan oleh masyarakat," tambahnya.

Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengau terus melakukan terobosan yang dilakukan pihak pemdes. Selain itu mengeluarkan peraturan desa sesuai dengan usulan masyarakat.

"Pencairan dana bantuan sudah tidak dengan uang tunai dengan mengundang warga ramai-ramai. Kita sudah cashless, terutama untuk menghindari adanya penyimpangan, " akunya. (nun/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq belum mendapatkan putusan atas kasus yang menjeratnya yakni dugaan gratifikasi dan pengadaan outsourcing di Pengadilan Tipikor Semarang. 

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Joko mengungkap pemeriksaan KPK berlangsung di lantai satu dan enam. Sejumlah ruangan diperiksa, termasuk dilakukan penggalian keterangan terhadap petugas Bea Cukai. Namun, Joko mengaku tidak mengetahui secara detail.

KPK Sita Uang Tunai di Bea Cukai Semarang, Terkait Kasus PT Djarum

KPK Sita Uang Tunai di Bea Cukai Semarang, Terkait Kasus PT Djarum

KPK menyita sejumlah barang bukti dan sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer