Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMKM Limbung, Koperasi Kolaps

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
PEDULI UMKM: Dekopinda Kabupaten Semarang mencari solusi untuk menghidupkan lagi UMKM. (Dhinar Sasongko/Jawa Pos Radar Semarang)
PEDULI UMKM: Dekopinda Kabupaten Semarang mencari solusi untuk menghidupkan lagi UMKM. (Dhinar Sasongko/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, UNGARAN - Selama hampir dua tahun pandemi Covid-19 beberapa UMKM di mulai limbung dan koperasi kolaps. Dekopinda Kabupaten Semarang dan Bagian Perekonomian Pemkab terus mencari solusi menyelamatkan Koperasi dan UMKM.

“Pandemi beberapa koperasi dan UMKM di wilayah kami mulai limbung, bahkan ada yang kolaps,” ungkap Ketua Dekopinda Kabupaten Semarang dan Bagian Perekonomian Pemkab Semarang Samsul Ridwan.

Ia menambahkan, khusus koperasi ketika mengalami kondisi limbung, selama ini hanya mengadu dan curhat kepada anggota. Tak ada kran solusi. Dekopinda dan Bagian Perekonomian melakukan evaluasi bersama dengan semua pihak. Komisi A, Komisi B DPRD, Dinas Kumperindag, bagian Hukum, pelaku UMKM dan para pengurus koperasi. Langkah ini untuk akselerasi dan penyesuaian Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemberdayaan UMKM.

“Selanjutnya evaluasi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perkoperasian dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM,” tambahnya.

Pada diskusi evaluasi kebijakan, peserta diajak melihat dengan cermat bagaimana implementasi UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20/2008 tentang UMKM terkait dengan telah diundangkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Semua bersepakat untuk melakukan tahapan penyesuaian dan advokasi dua perda dengan PP, melalui propem perda 2022 (setidaknya pada anggaran perubahan) melalui hak inisiatif DPRD atau melalui OPD," tambahnya.

Untuk memastikan dan mendorong induk gerakan koperasi daerah melalui pimpinan Dekopinda Kabupaten Semarang dan pengurus forum UMKM sesegera menindaklanjuti dengan membuat serangkaian tahapan aktivitas yang selalu berkoordinasi dengan Pemkab dan DPRD. Beberapa pasal dalam kedua perda yang dimiliki sudah tidak sejalan dengan peraturan perundangan.

"Khususnya PP yang kami bahas saat ini dan secara faktual kurang mengakomodir lagi kepentingan pelaku koperasi dan UMKM," tambahnya. (sas/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 Jateng Jadi Provinsi Pelopor Pendidikan Koperasi di Sekolah, Bekali 6,38 Juta Siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB

Jateng Jadi Provinsi Pelopor Pendidikan Koperasi di Sekolah, Bekali 6,38 Juta Siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB

Jawa Tengah mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan di sekolah.

Jateng Siap Jadi Pelopor, Kurikulum Perkoperasian Masuk Sekolah Mulai Tahun Ajaran 2026/2027

Jateng Siap Jadi Pelopor, Kurikulum Perkoperasian Masuk Sekolah Mulai Tahun Ajaran 2026/2027

Jateng Siap Jadi Pelopor, Kurikulum Perkoperasian Masuk Sekolah Mulai Tahun Ajaran 2026/2027

Sarif Kakung : Sinergi UMKM dan Pariwisata Mampu Dongkrak Daya Tarik Destinasi

Sarif Kakung : Sinergi UMKM dan Pariwisata Mampu Dongkrak Daya Tarik Destinasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, integrasi ini tidak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer