Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Temanggung Ajukan Lima Raperda

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Wakil Ketua DPRD Demak Zayinul Fata dan H Maskuri menerima usulan raperda dari Sekda dr Singgih Setyono dalam rapat paripurna di gedung dewan. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Wakil Ketua DPRD Demak Zayinul Fata dan H Maskuri menerima usulan raperda dari Sekda dr Singgih Setyono dalam rapat paripurna di gedung dewan. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Temanggung – Bupati Temanggung mengajukan lima rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas DPRD setempat. Lima raperda tersebut adalah raperda perubahan atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah, pencabutan atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Kemudian Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024; perubahan atas  Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Inovasi Daerah.

"Dengan terbentuknya unit pelaksana teknis (UPT), laboratorium kesehatan dan adanya peningkatan layanan kesehatan, maka retribusi perlu dilakukan perubahan. Lalu terkait pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan itu diajukan dengan beberapa pertimbangan dan penyesuaian peraturan," ujar Bupati Temanggung HM Al Khadziq dalam sidang paripurna DPRD kemarin (10/8/2021).

Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 diajukan dengan pertimbangan pelaksanaan pemilihan pupati diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

"Terkait Raperda Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, bahwa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan ini akan digunakan untuk biaya penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum, biaya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu, biaya pengamanan dan biaya umum lainnya," tambah bupati.

Diajukannya perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan pertimbangan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi. Ketentuan yang diubah adalah pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang kualitasnya sangat rendah wajib dilakukan kajian kinerja lalu lintas yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

Ketua DPRD Temanggung Yunianto mengatakan berdasarkan pandangan umum fraksi dan penjelasan Bupati Temanggung pihaknya menerima pengajuan raperda tersebut. Selanjutnya akan dibahas dalam rapat panitia khusus. (nan/lis)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pilkades Serentak 2028 di Temanggung Mulai Disiapkan, Tahapan Awal Dimulai Agustus 2027

Pilkades Serentak 2028 di Temanggung Mulai Disiapkan, Tahapan Awal Dimulai Agustus 2027

Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti 215 desa pada 2028 mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer