2023, Pemkot Fokus Selesaikan Persoalan Sampah dan Jaminan Pendidikan

RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Empat program pembangunan menjadi fokus Pemkot Pekalongan pada pelaksanaan APBD 2023. Yakni penanganan sampah, limbah, layanan pendidikan, dan kreativitas warga.

Hal itu diungkapkan Wali Kota HA Afzan Arslan Djunaid (Aaf) dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Pekalongan, Kamis (14/7). Menurutnya, komponen-komponen yang tercantum dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berisi penjabaran perwujudan visi dan misi serta program-program unggulan daerah. Seperti jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga, jaminan akses pendidikan masyarakat.

Kemudian, membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota. Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas warga. Penambahan sarana olahraga dan kesenian, serta memberikan fasilitas internet gratis bagi masyarakat.

“Selain mengatasi sampah dan limbah, kami akan fokus layanan pendidikan dan kreativitas warga,” tegas wali kota.

Sementara itu, terkait Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, pemkot menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 990.014.024.000. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah mulai dari jaminan pendidikan hingga sampah.

“Target tersebut naik 3,46 persen dibandingkan target pendapatan APBD 2022,” jelas Aaf dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan acara pengantar rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.029.014.000.000 atau naik 3,02 persen dibandingkan APBD 2022. Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup APBD 2022. Dananya bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 48 miliar. “Untuk pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sebesar Rp 9 miliar, digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 39 miliar,” beber Aaf.

Rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS 2023 selanjutnya akan disempurnakan melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menjelaskan, KUA PPAS ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintah daerah. Diharapkan akan memunculkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

“Semoga yang disampaikan pemkot bisa sesuai harapan. Dan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Pekalongan secara luas,” tandasnya. (han/zal)