Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Semangat Gotong Royong untuk Kemajuan Bersama

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat (kiri) menyerahkan dokumen APBD Perubahan Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW. Disaksikan para wakil ketua DPRD, Agus Riyadi, Sumardiyo dan Amir Husein.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat (kiri) menyerahkan dokumen APBD Perubahan Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW. Disaksikan para wakil ketua DPRD, Agus Riyadi, Sumardiyo dan Amir Husein.
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Tahun 2021 akan segera tutup buku. Begitupun dalam agenda Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo di tahun ini. Sejumlah agenda untuk dalam menjalankan tiga fungsi DPRD telah dilakukan dengan maksimal.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW dalam waktu satu tahun ini legislatif telah berusaha keras dalam menjalankan tiga fungsi utamanya. Yakni fungsi pembahasan anggaran, fungsi pembentukan peraturan dan fungsi melakukan pengawasan.

Visi dan misi Pemkab Wonosobo yakni Sesarengan Mbangun Wonosobo, layak didukung semua pihak. Semangat gotong royong harus jadi spirit bersama antara pemerintah, dunia usaha dan semua elemen masyarakat.

Menurutnya, kalangan DPRD Wonosobo selalu akan mendukung program pemerintah demi untuk kemajuan bersama. Pandemi global Covid-19 memaksa jajaran eksekutif dan legislatif melakukan refokusing terhadap APBD, terkait kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

“Untuk menetapkan dana refokusing yang mencapai Rp 65 miliar pada tahun ini bukanlah hal yang mudah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di Wonosobo. Dengan dukungan melalui anggaran,” terangnya.

Lanjut Eko, situasi tersebut sangat tidak dikehendaki bersama. Tapi karena wabah yang bersifat global, apapun kondisinya harus dihadapi. Sehingga sebagian anggaran yang semula untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan, dialihkan bagi penanganan Covid-19.

Pemkab Wonosobo, menurut dia, sudah cukup baik dalam menangani pandemi global Covid-19.  Refokusing anggaran untuk bantuan sosial ke masyarakat maupun percepatan  penanganan wabah virus korona sudah digelontorkan. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan legislatif dan semua elemen masyarakat. “Maka di sini fungsi kita hadir sebagai partner dan penyeimbang bagi jalannya roda pemerintahan ini agar bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Photo
Photo
Anggota Komisi B bersama sejumlah OPD membahas soal perkembangan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

Bahas 18 Raperda

Sementara di sisi legislasi, pihaknya juga telah membuat berbagai peraturan untuk menguatkan sisi birokrasi dan masyarakat. Setidaknya ada 18 perda yang telah dibahas dalam satu tahun ini. Ada tiga raperda inisiatif yang telah dibahas di tahun ini misalnya, dibuat dan dibahas untuk kepentingan masyarakat.

“Tiga raperda tersebut antara lain membahas usaha kecil bagi pelaku UMKM, pelayanan publik dan pesantren. Tiga raperda inisiatif ini sebagai respons yang diterima dari kajian DPRD selama ini,” ungkapnya.

Pertama, berkaitan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM di Wonosobo. Mengingat dalam dua tahun ini masyarakat di Indonesia dihantam badai Covid-19. Yang terkena dampak paling serius yakni usaha-usaha mikro dan kecil itu.

“Keberadaan mereka yang paling kelihatan butuh untuk dilindungi dan diberdayakan. Melalui pemulihan ekonomi pascapandemi ini diharapkan gairah usaha kecil ini bisa segera kembali bangkit," jelas Ketua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Agus Ahmad Muhamad.

Ia menyebutkan pemberdayaan dan perlindungan bagi UMKM seperti ini perlu dipertahankan. Minimal melalui payung hukum yang jelas. Sehingga ke depan tetap bisa eksis di tengah masyarakat. "Padahal merekalah yang justru menjadi pionir bagi bertahannya ekonomi dalam negeri. Mereka yang tetap tak mau menyerah dengan kondisi yang ada,"paparnya.

Kedua, Raperda Pelayanan Publik dan Aduan Masyarakat. Pihaknya menyoroti banyaknya pelayanan yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sehingga hal ini perlu adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur itu. "Masalah pelayanan publik kita itu masih buruk. Kita terima laporan dari masyarakat itu banyak. Makanya ini perlu dituangkan dalam peraturan yang jelas," sebut politisi yang sudah dua periode menduduki kursi DPRD itu.

Ketiga, Raperda  Pesantren. Wonosobo dikenal sebagai tempat berkumpulnya santri masih dinomorduakan. Padahal UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pesantren belum dijelaskan secara teknis dalam bentuk peraturan pemerintah. "Makanya paling tidak Pemkab hadir di tengah mereka sebagai wujud dukungan kita terhadap keberadaannya," lanjutnya.

Sementara raperda usulan dari eksekutif diajukan 15 raperda tahun ini. Raperda yang dimaksud itu antara lain Raperda Pengelolaan Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, Retribusi Pelayanan Tera, Retribusi Jasa Umum, PDAM Tirta Aji, PD BPR BKK, Global Dharma,  RPJMD 2021-2026, RTRW, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Pendidikan, Retribusi Perizinan Tertentu, Pembentukan Kelembagaan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, dan Laporan Perencanaan RAPBD Tahun 2022.

Photo
Photo
Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo sidak ke puskemas.

Sidak, Pastikan Kinerja Berjalan Baik

Salah satu fungsi DPRD adalah menjalankan fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi tersebut telah diajalankan DPRD Kabupaten Wonosobo dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) dan melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

“Hal ini untuk memastikan jika kinerja OPD sebagai salah satu tangan panjang eksekutif berjalan dengan baik. Tentu kita wajib memastikan jika amanah yang telah diberikan kepada ASN itu dipertanggungjawabkan dengan benar,” terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Agus Riyadi.

Ia menjelaskan dalam beberapa kesempatan, DPRD melakukan inspeksi ke sejumlah daerah yang dianggap bermasalah. Baik dari infrastrukturnya, pelayanan yang diberikan dari sisi kesehatan, pendidikan maupun kepengurusan kependudukan, hingga pada masalah pendistribusian pemberian bantuan pemerintah.

“Tugas-tugas tersebut telah kita jalankan untuk memastikan apakah itu telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat banyak atau belum,” ungkapnya.

Seperti yang dilakukan Ketua Komisi A DPRD Suwondo Yudhistiro tentang masalah bansos. Ia ingin memastikan dalam pendistribusian bansos pada masyarakat terdampak harus jelas.

Dengan menggunakan sistem single data oleh Dinsos dalam mendistribusikan bansos akan baik jika validasi data yang disajikan itu akurat. Metode satu pintu diakui akan sangat penting bagi penyelesaian data ganda pada calon penerima. Sehingga proses distribusi bantuan itu bisa banyak dijangkau oleh masyarakat.

"Validasi ini akan akurat manakala data yang diserahkan desa ini juga valid. Makanya tiap tiga bulan sebenarnya desa kita tugasi untuk proses validasi ini. Tinggal selama ini berjalan atau tidak, ini yang sebenarnya perlu kita evaluasi," katanya.

Sementara untuk Ketua Komisi B Aziz Nuriharyono lebih menyoroti persoalan penerima bantuan UMKM di Kabupaten Wonosobo yang terdampak pandemi Covid-19. Dirinya ingin memastikan jumlah yang terdistibusikan telah sesuai dengan baik.

“Kita ingin memastikan jumlah yang terdaftar syukur sekali bisa ikut menerima. Sebab UMKM itu sangat membutuhkan dukungan finansial sejak dihantam pandemi Covid-19 dua tahun ini,” terangnya.

Ketua Komisi C Wahyu Nugroho dalam beberapa bulan terakhir sering mengajak anggotanya untuk berkeliling ke sejumlah wilayah. Ia ingin memastikan ada berapa ruas jalan yang masuk kategori rusak ringan, sedang dan parah.

Dari hasil pantauan, sekitar 60 persen jalan di kabupaten mengalami kerusakan sedang dan berat. Ia berharap tahun 2022 ruas tuntas akan segera dimulai.  Sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Wonosobo mengalami kerusakan yang parah. “Direncanakan anggaran untuk penyelesaian pembangunan jalan rusak melalui program ruas tuntas di tahun 2022. Lewat program tersebut diharapkan seluruh jalan yang ada di Wonosobo akan mulus,”ujarnya.

Menurutnya, sebanyak 60 persen ruas jalan di daerah pegunungan ini dalam kondisi bonyok alias rusak berat. Dari kurang lebih 1.000 kilometer ruas jalan kabupaten di Wonosobo, baru sekitar 400 kilometer jalan yang dalam kondisi baik atau layak dilalui.

Sementara itu sidak yang dilakukan Komisi D berkaitan dengan layanan kesehatan. Seperti yang dijelaskan Ketua Komisi D Ahmad Faizun, beberapa waktu lalu telah mengunjungi sejumlah puskesmas.

"Kita datang ke puskesmas karena masyarakat mengeluh soal pelayanan di puskesmas. Makanya perlu kita tanya langsung soal ini," imbuhnya.

Masih adanya keluhan dari warga ini seharusnya bisa langsung direspons oleh petugas. Meskipun dirinya memaklumi jika kondisi saat ini para petugas masih diselimuti Covid-19. "Setidaknya, berilah pemahaman kepada warga. Sehingga mereka bisa paham dengan kondisi yang tengah dilakukan oleh petugas," jelasnya.

Persoalan kesehatan menjadi prioritas seluruh warga. Hampir seluruh warga yang datang ke puskesmas untuk mencari solusi atas penyakit yang dideritanya. Sehingga jangan tambah beban masyarakat kecil yang akan datang untuk berobat.

Adanya sidak dan pengawasan langsung ke lapangan ini menjadi salah satu kewajiban yang dijalankan DPRD. Sehingga seluruh fungsi bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya di fungsi penganggaran dan pembuatan peraturan saja. Juga menjalankan fungsi pengawasan ini dengan benar. (git/adv/lis)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer