Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembawaannya tenang. Sosoknya juga ramah. Sofyan, pria kelahiran Kabupaten Semarang pada 12 Juli 1983 ini, tak akan pernah lupa duduk di podium acara talkshow ILC yang mengundangnya. Kala itu, talkshow terfavorit di TVOne tersebut, mengangkat tema kasus Keraton Agung Sejagat. “Selain diundang ke TVOne, juga beberapa kali live di TV,” kenang Sofyan.
Terkini, Sofyan juga tengah menangani kasus yang sedang heboh. Ia mendampingi guru yang jadi korban pinjaman online. Pinjamnya tidak seberapa, tapi total tagihan dan bunganya mencapai ratusan juga. Kasus ini pun jadi atensi masyarakat luas.
Soal pinjol ini, Sofyan berpendapat, tak lagi bisa dianggap sebagai problem personal yang bersifat privat. Karena saat ini masyarakat luas, jelas-jelas sudah menjadi korban jeratan dan petaka pinjol ilegal. “Karenanya, perkara ini sejatinya adalah perkara publik luas yang harus menuntut tanggung jawab pemerintah,” sentilnya.
Sofyan menilai, pemerintah melalui leading sektornya telah terlambat mengantisipasi, sehingga korban jeratan pinjol ilegal terus bermunculan. “Menurut saya, saatnya negara hadir melindungi warga negaranya, karena kewajiban negara secara konstitusi beberapa di antaranya adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Untuk menjamin terselenggaranya keadilan dalam hukum dan pemerintahan dan melindungi segenap tumpah darah warganya,” beber Sofyan.
Sofyan tercatat advokat spesialis Hukum Administrasi Negara dan Pertanahan. Ia menangani perkara publik, perkara privat dan korporat. Juga menjadi konsultan legal perusahaan asing di Semarang, juga BUMD di Salatiga.
Di sela kesibukannya beracara, Direktur Mediations House Mohammad Sofyan & Partners ini tetap menyempatkan diri menuntaskan hobinya. “Saya kebetulan hobi baca, menulis, dan berapresiasi sastra serta kesenian,” ucap Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Cabang Salatiga ini.
Moto hidupnya: “Hati nurani adalah suara abadi daripada kebenaran dan keadilan. Yaitu, suara yang tidak dapat dibungkam oleh apa-apa pun, karena hanya satu hal yang menghina Tuhan, yaitu ketidakadilan.”
Disinggung soal peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Sofyan berpendapat, LBH merupakan representatif civil society dalam sistem demokrasi. “Atau sesuai dalam tata pemerintahan kita, maka LBH atau organ sejenis, paling tidak harus mampu bergerak dan terlibat untuk mengurai berbagai macam problematik hukum di Indonesia,” beber Sofyan.
LBH maupun lembaga sejenis, sambung Sofyan, musti mendidik masyarakat selaku subjek hukum, agar publik punya kesadaran kritis soal hukum. Sehingga harapan yang hendak dicapai, salah satunya, terwujudnya tertib hukum dengan turunnya indeks angka kejahatan.
Outputnya, masyarakat diharapkan punya kemampuan untuk memonitor kinerja aparat penegak hukum agar berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya. “Agar (aparat penegak hukum) tidak bertindak secara abuse of power yang merugikan diri para pencari keadilan (yustaible),” ucap Sofyan. (*/sas/isk)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


