Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Dikembalikan ke Eksekutif

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang dalam rapat Selasa (2/3/2021). Juru bicara Pansus III Ety Nurfaizati menyampaikan pandangannya.
Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang dalam rapat Selasa (2/3/2021). Juru bicara Pansus III Ety Nurfaizati menyampaikan pandangannya.
RADARSEMARANG.ID, Magelang - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mengembalikan draf Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada eksekutif. Draf dikembalikan agar diperbaiki dan diusulkan dalam Prompemperda berikutnya.

Hal itu tertuang dalam rapat Selasa (2/3/2021) yang digelar secara virtual untuk menghindari penyebaran Covid-19. Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto bersama para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang mengikuti rapat di gedung DPRD, Bupati Magelang Zaenal Arifin melalui video conference dari Rumah Dinas Bupati Magelang. Dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti rapat dari Command Center Room Pusaka Gemilang Sekretariat Daerah.

Juru bicara Pansus III Ety Nurfaizati mengatakan setelah mempelajari, mencermati dan melakukan pembahasan dengan OPD terkait, Pansus III DPRD menyepakati pembahasan draf Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum dapat disetujui.

Ia menjelaskan dari simulasi yang dipaparkan nilai pajak akan naik di setiap kelasnya bila ada kenaikan NJOP 2 - 4 Kali. Sehingga Pansus III khawatir kepala daerah akan mengambil kebijakan menaikkan tarif nilai jual objek pajak (NJOP) yang tinggi. Walaupun dalam hal ini merupakan wewenang penuh kepala daerah sesuai pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Bila kenaikan NJOP dilakukan yang berdampak pada kenaikan nilai pajak yang dibayar khususnya untuk lahan pertanian, Pansus III berpandangan harus ada intensif/keringanan. Diberikan pemerintah daerah yang diberikan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena walapun lahan pertanian tersebut di kelas yang tinggi tetapi hasil pertanian yang dihasilkan rendah," katanya.

Lahan pertanian yang pajaknya besar akan memberatkan petani dan petani akan tergiur untuk menjual lahan pertanian tersebut dan beralih fungsi. "Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, Pansus III DPRD memandang tidak tepat untuk menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan yang mayoritas wajib pajak tersebut adalah masyarakat kelas menengah ke bawah," tambahnya.

Pansus III mengharapkan kepastian data NJOP yang akan dinaikkan oleh kepala daerah. Sehingga ketika pembahasan di tingkat pansus akan mendapat kejelasan dalam hal melakukan simulasi penghitungan kenaikan nilai pajak di setiap kelasnya.

Pansus III mengharapkan pemerintah daerah untuk melakukan kajian terlebih dahulu terkait dampak sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha maupun masyarakat bila penerapan pajak progresif ini diberlakukan. Terlebih pada saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 khawatir akan membebani masyarakat yang nantinya akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. "Selain itu, pemerintah daerah hendaknya melakukan perbaikan data SPPT terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan," pungkasnya. (adv)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer