Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut Ketua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Agus Ahmad Muhamad tiga raperda inisiatif ini sebagai respon yang diterima dari kajian DPRD selama ini. Tiga raperda tersebut mengenai UMKM, pelayanan publik dan pesantren.
"Insya Allah bulan ke delapan nanti naskah akademiknya sudah jadi. Kita akan kerjasamakan dengan perguruan tinggi seperi biasanya," terangnya saat dikonfirmasi Senin (22/2/2021).
Dia menjelaskan tiga raperda ini penting untuk segera dibahas. Pertama, berkaitan raperda pemberdayaan dan perlindungan UMKM di Wonosobo. Mengingat dalam satu tahun ini masyarakat Indonesia dihantam badai Covid-19. Yang terkena dampak paling serius adalah usaha-usaha mikro dan kecil.
"Justru saat adanya pembatasan nasional semacam ini, keberadaan mereka yang paling kelihatan butuh untuk dilindungi dan diberdayakan," jelas anggota DPRD Fraksi Nasdem dan Hanura itu.
Disebutkan pemberdayaan dan perlindungan bagi UMKM seperti ini perlu untuk dipertahankan. Minimal melalui payung hukum yang jelas. Sehingga ke depan tetap bisa eksis di tengah masyarakat.
"Padahal merekalah yang justru menjadi pionir bagi bertahannya ekonomi dalam negeri," kata Ketua DPC Hanura Kabupaten Wonosobo itu.
Kedua, raperda pelayanan publik dan aduan masyarakat. Pihaknya menyoroti banyaknya pelayanan yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sehingga hal ini perlu adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur itu.
"Masalah pelayanan publik kita itu masih buruk. Kita terima laporan dari masyarakat itu banyak. Makanya ini perlu dituangkan dalam peraturan yang jelas," sebut politisi yang dua periode duduk di kursi DPRD itu.
Ketiga, raperda tentang pesantren. Pasalnya, kota yang selama ini juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya santri masih dinomorduakan. Padahal UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pesantren belum dijelaskan secara teknis dalam bentuk peraturan pemerintah. "Makanya paling tidak Pemkab hadir di tengah mereka sebagai wujud dukungan kita terhadap keberadaannya," lanjutnya.
Senada, anggota Propemperda Suwondho Yudhistiro menjelaskan dalam audiensi kali ini membahas prioritas raperda yang akan dimasukkan di tahun 2021. Dari DPRD sendiri ada tiga raperda inisiatif yang diajukan. Sementara raperda usulan dari eksekutif sedikitnya mengajukan 16 raperda.
"Jadi jumlah raperda yang akan kita bahas di tahun ini ada 19. Sebagian masih konsep. Sebagian sudah masuk kajian akademik," terangnya.
Dirinya menyebut raperda yang diusulkan DPRD telah disepakati seluruhnya. Sehingga dalam waktu dekat ini bisa dimatangkan lagi terkait konsep acaranya. Dengan melakukan kajian dan publik hearing ke masyarakat.
Sementara itu raperda yang diusulkan eksekutif antara lain, raperda pengelolaan daerah, lembaga penyiaran publik, retribusi pelayanan tera, retribusi jasa umum, PDAM Tirta Aji, PD BPR BKK, Global Dharma, RPJMD 2021-2026. Kemudian raperda RTRW, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan pendidikan, retribusi perizinan tertentu. Juga pembentukan kelembagaan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dan laporan perencanaan RAPBD tahun 2022. (git/adv/lis)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


