Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Tengah, Kholik Idris, dalam siaran persnya yang diterima redaksi Radar Semarang, Rabu (7/10/2020).
Kata Kholik, bukti marginalisasi sistematis terhadap kaum buruh dan pekerja adalah dimunculkannya aturan/ketentuan dan pasal-pasal, di mana perusahaan sangat mudah mem-PHK, dengan alasan normatif dan subjektif, seperti demi kepentingan "efisiensi". UU Ciptaker juga berpotensi membuka pintu sebebas-bebasnya bagi masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) karena tidak lagi mencantumkan adanya syarat yang ketat harus memiliki derajat kompetensi tertentu.
Terkait hal itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Tengah bisa memahami kekecewaan kaum buruh dan pekerja. Untuk itu, Partai Demokrat berada dalam posisi berpihak bersama wong cilik. “Partai Demokrat tegas menolak UU Ciptaker yang nyata-nyata makin merugikan dan melemahkan rakyat kecil. Karena bagi kami, jeritan hati, aspirasi dan harapan rakyat adalah Perjuangan Demokrat,” kata Kholik Idris.
Kendati demikian, ia tetap mengajak bahwa penolakan terhadap RUU Ciptaker tetap dijalankan secara konstitusional, juga penuh kematangan. “Untuk itu, kami mendorong kepada elemen masyarakat untuk segera melakukan perlawanan hukum, dengan berbondong-bondong mengajukan judial review (uji materi) ke MK.” Harapannya, kaum buruh/ pekerja (wong cilik) bisa kembali menemukan keadilan yang sesungguhnya. (*/isk/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



