Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlu Ada Aturan Jam Buka Wisata

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Petugas memasang tanda khusus di rumah warga penerima PKH di Kota Pekalongan. (Istimewa)
Petugas memasang tanda khusus di rumah warga penerima PKH di Kota Pekalongan. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup soroti aktivitas wisata yang belum memiliki batasan jam buka. Selama pandemi Covid-19, aktivitas wisata dan hiburan masih dibebaskan buka 24 jam. Tidak ada aturan yang mengikat kapan harus menutup tempat wisata untuk pengunjung.

Adanya kasus kemah pencinta alam di Pantai Cemoro Sewu Karang Maeso kawasan Sigandu Batang Sabtu (19/9/2020) malam menjadi catatan penting. Aktivitas tersebut dibubarkan oleh aparat berwenang karena dianggap tidak sepantasnya dilakukan saat pandemi. Memunculkan kerumunan massa yang bisa menjadi sarana penularan covid, juga disinyalir adanya praktik mesum, karena minimnya pengawasan.

"Harusnya ada jam tutup maksimal, tidak bisa pengelola tempat hiburan atau wisata buka sampai larut. Saat ini hal tersebut belum diatur dalam Perbup penanganan covid yang dibuat Pemkab. Akhirnya terjadi seperti kemarin, pengelola wisata malah memfasilitasi wisatawan untuk berkemah di tepi Pantai Sigandu," ujarnya pada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurutnya, aturan jam buka area wisata penting untuk dibuat. Hal tersebut seiring dengan perkembangan wisata di sepanjang Pantai Sigandu. Pemilik lahan saat ini sedang berbondong-bondong membangun kafe tepi pantai. Menyasar para pemuda maupun wisatawan yang mencari tempat instagramable.

Bangunan-bangunan permanen baru terlihat mulai menjamur. Mayoritas lahan di pantai tersebut merupakan milik pribadi. Saat tempat-tempat wisata baru tersebut tidak memiliki izin resmi, pemerintah daerah bakal kesulitan mengatur. Juga penerapan protokol kesehatan.

"Jam tutup maksimal untuk penyedia hiburan dan wisata semestinya pukul 8 atau 9 malam. Itu harus dibahas juga untuk menghadapi pandemi yang masih berlangsung," ucapnya.

Dalam aktivitas wisata, pihaknya menekankan yang terpenting taat protokol kesehatan. Siapa pun itu. Aparat terkait juga diimbau rutin melakukan sidak, operasi yustisi. Agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, seperti aktivitas mahasiswa di Wanawisata Polowono Desa Lobang Kecamatan Limpung.

Pengelola wisata juga bisa mendapatkan saksi, misal pencabutan izin usaha. Perbup juga harus ditegakkan, masyarakat yang melanggar bisa dikenakan sanksi sosial. Kalau masih membandel dikenakan denda. Denda bisa diberikan pada perorangan dan pengelola baik perorangan ataupun perusahaan, tempat wisata atau cafe. Denda maksimal Rp 50 juta untuk perusahaan, sementara denda Rp 10 ribu untuk masyarakat umum. (yan/wan/ton/bas)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarif Kakung: Perkuat Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata di Jawa Tengah 

Sarif Kakung: Perkuat Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata di Jawa Tengah 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Sarif Kakung: Pembangunan Pariwisata harus Berorientasi Ekonomi Daerah dan Masyarakat

Sarif Kakung: Pembangunan Pariwisata harus Berorientasi Ekonomi Daerah dan Masyarakat

ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat.

Wikabalung Bukti Gagasan Cerdas Desa Membangun Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi

Wikabalung Bukti Gagasan Cerdas Desa Membangun Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi

Kawasan Perdesaan Wikabalung kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan Gebyar Wikabalung 2026 yang berlangsung pada 14–28 Juni 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer