Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah

I
Penulis: Ida Nor Layla❯
BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Ungaran mengisi bulan suci Ramadan dengan Employee Volunteering atau kegiatan sosial, dengan melibatkan seluruh karyawannya yang berlangsung pada Jumat (22/4/2022). (Istimewa)
BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Ungaran mengisi bulan suci Ramadan dengan Employee Volunteering atau kegiatan sosial, dengan melibatkan seluruh karyawannya yang berlangsung pada Jumat (22/4/2022). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berjalan. Bertempat di Kantor Menteri Ketenagakerjaan RI, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Senin (24/8/2020).

Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

Agus menjelaskan, dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta.

Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya. “Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” tutur Agus.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan menyatakan,  data base pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah. "Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian," katanya.

Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini. "Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," tutup Ida.

Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jateng dan DIY, Suwilwan Rachmat mengatakan, sampai dengan Senin malam (24/8/2020) pukul 22.00 BPJAMSOSTEK mengumpulkan rekening pekerja di wilayah Jawa Tengah dan DIJ sebanyak 1.800.467 pekerja dr potensi 2.029.839 pekerja, yang sesuai kriteria Normatif berdasarkan Permenaker 14 thn 2020 dapat menerima. Atau sebesar 88,7 persen pekerja sdh melaporkan nomor rekening-nya. Masih ada potensi sebanyak 229.372 lagi pekerja yg belum melaporkan Nomor Rekening.

"Kami terus mengimbau kepada seluruh pekerja di Jateng dan DIJ yang memenuhi kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk segera melaporkan nomor rekening-nya melalui aplikasi yg sdh kami sediakan atau ke HRD  perusahaan masing-masing," katanya.

Pihaknya mengimbau kepada Apindo, SP/SB, Forum HRD serta Assosiasi/Perhimpunan Pengusaha dan Pekerja stakeholder kami untuk ikut bersama-sama mendorong anggotanya segera melaporkan nomor rekening-nya agar program Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini tepat sasaran dan dapat meningkatkan daya beli pekerja untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. (ida/bas)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Cuma Rp16.800 Sebulan, Tukang Ojek hingga Buruh Bangunan Bisa Terlindungi BPJS

Cuma Rp16.800 Sebulan, Tukang Ojek hingga Buruh Bangunan Bisa Terlindungi BPJS

Yang menarik, biaya perlindungannya relatif terjangkau. Iuran pekerja BPU sebesar Rp16.800 per orang per bulan. Dari iuran tersebut, peserta sudah mendapatkan perlindungan JKK dan JKM.

Cairkan JHT Maksimal 10 Juta , Kini Cukup Lewat Ponsel

Cairkan JHT Maksimal 10 Juta , Kini Cukup Lewat Ponsel

Kini peserta bisa mendapatkan berbagai informasi, bahkan melakukan klaim hanya menggunakan smartphone,” katanya.

KPR Pekerja Bisa Tembus Rp500 Juta, Ada Fasilitas MLT BPJS Ketenagakerjaan

KPR Pekerja Bisa Tembus Rp500 Juta, Ada Fasilitas MLT BPJS Ketenagakerjaan

Semoga semakin banyak pekerja yang terbantu dan bisa memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer