Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Takut Bantuan Dihapus, Warga Semarang Enggan Ikut Sensus Ekonomi

A
Penulis: Adennyar Wicaksono❯
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Rudi Cahyono
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Rudi Cahyono

Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Program sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan mengetahui kondisi perekonomian dan sosial masyarakat menemui sedikit kendala.

Salah satunya adalah warga yang enggan dimintai data dengan dalih kekhawatiran terhadap pajak atas aset yang dimiliki serta bantuan yang diterima bisa dihapus.

Advertisement

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Rudi Cahyono, mejelaskan jika pihaknya menurunkan 1.437 petugas diterjunkan untuk mendata 948.992 daftar usaha dan keluarga yang menjadi sasaran sensus ekonomi periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dari hasil sementara, realisasi sensus baru mencapai 15,63 persen dari target yang seharusnya sebesar 20 persen.

Capaian ini kata dia, dipengaruhi masa adaptasi petugas yang menggunakan metode pendataan digital Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan pengenalan lingkungan yang akan di sensus.

Advertisement

"Minggu pertama ini petugas kami masih melakukan adaptasinya menggunakan gadget dengan metode (CAPI) untuk pendataan. Mereka juga harus pengenalan wilayah dengan meminta izin RT, RW dan kelurahan," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (1/7).

Selain faktor adaptasi teknis, dia menjelaskan jika banyak ditemukan warga yang enggan disensus, penolakan ini didasari berbagai kekhawatiran, mulai dari data yang dianggap akan digunakan untuk kepentingan perpajakan hingga memengaruhi bantuan sosial yang diterima.

"Banyak juga yang takut ada hubungannya dengan pajak, ada pula yang takut bantuan yang diberikan akan dihapus jika ikut sensus," jelasnya.

Adanya ketakutan masyarakat menurut Rudi memang bisa dipahami, namun dia menegaskan seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, bukan untuk indikator penentuan perpajakan maupun penyaluran bantuan sosial.

"Sensus ini untuk kepentingan statistik, tidak ada kepentingannya dengan pajak. Pertanyaan mengenai pendapatan, pengeluaran dan aset itu bertujuan mengetahui kondisi serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat," paparnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

183 Petugas Sensus Ekonomi Turun ke Lapangan, BPS Salatiga Minta Warga Tak Terpengaruh Hoaks

183 Petugas Sensus Ekonomi Turun ke Lapangan, BPS Salatiga Minta Warga Tak Terpengaruh Hoaks

Kami mengimbau agar berita di media sosial disikapi dengan bijak. Jika ada keraguan, masyarakat dapat menghubungi BPS untuk memperoleh informasi yang benar,

Ahmad Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng

Ahmad Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar terbuka saat didata petugas sensus.

Sensus Ekonomi 2026 Hampir Selesai, Setya Arinugroho Soroti Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Besar

Sensus Ekonomi 2026 Hampir Selesai, Setya Arinugroho Soroti Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Besar

Sensus Ekonomi 2026 Hampir Selesai, Setya Arinugroho Soroti Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Besar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer