
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 Kota Semarang, mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Semarang.
Salah satunya terkait sosialasi yang perlu dilakukan lebih masif, dan sistem pendaftaran online agar website pendaftaran tidak down ataupun error.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menjelaskan jika ada perbedaan dibandingkan PPBD tahun sebelumnya.
Jika tahun lalu PPDB dilakukan dengan sistem modifikasi, tahun ini dilakukan dengan sistem zonasi murni.
Pilus sapaannya, menyoroti sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang bisa diterima masyarakat secara luas.
Apalagi dinas melakukan sosialiasi secara virtual meskipun melibatkan lurah dan camat.
“Sistemnya kan beda, jadi perlu disosialisasikan lagi, memang sudah dilakukan tapi saya nggak yakin bisa sampai bawah (masyarakat,red),” katanya usai diskusi PPDB yang berkeadilan di Metro Hotel Park View, Kamis (13/6).
Seperti diketahui PPDB untuk TK/SD dilakukan mulai 18-22 Juni. Lalu untuk tingkat SMP, dilakukan pada 24-26 juni.
Menurutnya, secara sistem sebenarnya penerimaan siswa baru dibagi empat kategori, yakni afirmasi, zonasi, prestasi dan mutasi.
Bedanya hanya tahun ini dilakukan zonasi murni, perlunya sosialisasi sampai tingkat bawah, adalah untuk mengantisipasi gejolak yang ada di masyarakat.
“Jika tidak dilakukan masif, pasti akan ada gejolak. Tahun lalu kan ada toleransi nilai, nah tahun ini nggak ada. Sepanjang masyarakat bisa mengakses, tentu masyarakat bisa menerima,” tambahnya.
Dirinya mewanti-wanti kepada Disdik untuk menyiapkan PPDB sebaik mungkin, jika tidak resikonya cukup besar yakni bisa berurusan dengan aparat hukum.
Selain itu masyarakat juga diminta tidak memaksakan titip menitip, lantaran ada aturan dari Kemendikbud yang harus dihormati bersama.
Selain itu Pilus meminta Disdik untuk melakukan perbaikan server agar saat diakses orang tua murid tidak down seperti tahun lalu, yang membuat masyarakat menjadi panik bahkan ada yang melakukan pendaftaran di sekolah.
“Tahun lalu kan error atau down sering terjadi, mudah-mudahan ini diperbaiki. Sistem IT juga harus dipercanggih,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan jika sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan lurah damat dan tokoh masyarakat bahkan sampai tingkat RT ataupun RW.
Sosialasi kata dia, dilakukan secara bertahap setiap kecamatan dengan harapan bisa diterima oleh masyarakat sampai tingkat paling bawah.
“Saya sampaikan ke camat kurah terutama kepala sekolah, merka bisa menjadi kepanjangan tangan Disdik untuk memberikan sosialisai dan penjelasan terkait PPDB,” tuturnya.
Artinya jika ada masyarakat yang masih kebingungan bisa datang ke sekolah, ataupun ke kantor kelurahan untuk bertanya alur PPDB.
Disdik kata dia, juga menyiapkan posko pengaduan di masing-masing satuan pendidikan.
“Kepsek wajib bisa jawab, misalnya kalau tdiak ya baru ke Disdik. Sejauh ini tidak ada kendala, dan masyarakat bisa semakin paham kalau PPDB ini dimonitor banyak pihak,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Budiyanto, menyatakan aturan zonasi murni ini adalah aturan yang tepat dan harus dilaksanakan pemerintah sebaik-baiknya.
Pusat kata dia, sudah mempertimbangkan berbagai hal terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan sebaik mungkin agar bisa dijangkau masyarakat.
“Termasuk aturan zonasi murni ini, akses gampang, dekat rumah, dan anak usia sekolah harus sekolah. Namun sosialisasi harus dilakukan lebih masif,” tambahnya. (den/bas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




