BKPP Lakukan Evaluasi Kinerja Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Evaluasi jabatan kepada kepala dinas atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang setiap lima tahun sekali.
Termasuk jabatan pimpinan tertinggi (JPT) di Pemkot Semarang,yakni Sekertaris Daerah (Sekda) pun tak luput dari evaluasi.
Pasalnya, Sekda Iswar Aminuddin diketahui telah mengemban jabatannya saat ini hampir lima tahun.
“Ada aturannya, untuk evaluasi misalnya kepala dinas ataupun Sekda,” kata Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, Rabu (12/6).
Joko menyebut aturan tersebut sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan, jabatan pimpinan tinggi diikuti paling lama lima tahun.
Evaluasi ini, lanjut dia juga juga dijabarkan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2019.
“JPT ini ada kepala dinas dan sekda, evaluasi rutin kita lakukan belum lama ini kita juga lakukan evaluasi kepala dinas,” tuturnya.
Untuk masa jabatan Iswar, lanjut Joko, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) itu diangkat sebagai Sekda pada 1 Agutsus 2019 lalu, sehingga pada 1 Agustus 2024 mendatang tepat lima tahun Iswar duduk di posisi Sekda.
Menurut dia, sesuai regulasi wajib dilakukan evaluasi terhadap kinerja, kompetensi, dan kebutuhan instansi.
“Evaluasi ini amanah regulasi, bukan atas keinginan apa pun dan perintah siapapun. Insya Allah, kami akan persiapkan proses itu sesuai regulasi yang ada,” tambahnya.
Untuk proses evaluasi, lata dia, harus ada pengajuan perizinan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Jika sudah ada izin dan rekomendasi, pihaknya akan melaksanakan evaluasi. Dia memastikan, tidak akan ada kekosongan jabatan Sekda agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“Harapannya, sebelum Agustus 2024, evaluasi sudah selesai. Kalau Kepala Dinas lain masih ada waktu karena baru dievaluasi tiga bulan lalu,” bebernya.
Plt Inspektur Kota Semarang, Sumardi menambahkan, sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 133 disebutkan, JPT dapat diikuti paling lama lima tahun.
Namun, secara operasional, dijabarkan dalam Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2017 bahwa evaluasi sudah bisa dilakukan ketika masa jabatan empat tahun sembilan bulan.
“Evaluasi dilakukan melalui tim beranggotakan tiga orang Dua dari dalam (Pemkot Semarang), satu dari luar,”tambahnya.
Menurutnya, hasil evaluasi akan menentukan jabatan dilakukan perpanjangan atau tidak. Nantinya, Wali Kota Semarang yang menentukan berkoordinasi dengan KASN dan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
“Ini hal biasa. Kepala OPD lain juga dievaluasi. Proses evaluasi tidak diatur secara khusus berapa lama,” tambahnya. (den/bas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




