Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mbak Ita Tegaskan Netralitas ASN Harus Jadi Harga Mati

I
Penulis: Iskandar❯
Deklarasi Netralitas sekaligus Penandatangan Pakta Integritas ASN Pemkot Semarang di Gedung Lokakrida Balai Kota Semarang, Rabu (31/1).
Deklarasi Netralitas sekaligus Penandatangan Pakta Integritas ASN Pemkot Semarang di Gedung Lokakrida Balai Kota Semarang, Rabu (31/1).

RADARSEMARANG.ID, Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan kembali kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang agar tidak terlibat bahkan ikut mendukung dan mensosialisasikan salah satu pasangan calon (paslon) atau partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


Advertisement

Hal itu disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya, menanggapi ramainya informasi di media sosial terkait adanya indikasi ketidaknetralan ASN di Kota Semarang. Dirinya memastikan jika pihaknya bakal memproses ASN yang terbukti tidak netral.

Ia pun juga mempersilakan masyarakat untuk melaporkan manakala menemukan ASN yang melakukan kegiatan kampanye.

Advertisement

“Karena sebenarnya kan komitmen sudah beberapa kali dengan Bawaslu juga, sehingga ini mengingatkan kembali bahwa netralitas ASN harus menjadi harga mati,” ujarnya usai melakukan Deklarasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Rabu (31/1).

Dirinya menyebut saat ini belum ada laporan dari Bawaslu terkait adanya temuan pelanggaran ASN tidak netral di Kota Semarang.

Hanya saja sebelum masa kampanye, Bawaslu Kota Semarang menemukan ada dua pegawai Pemkot Semarang yang telah ditindak karena memihak kepada salah salah satu paslon atau partai peserta Pemilu.

Advertisement

“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran dan memang tadi disampaikan oleh Pak Arief (Ketua Bawaslu Kota Semarang-red) ada dua, itu sebelum kampanye, belum DCS atau DCT. Dan itu sudah ditindaklanjuti, ada punishment tidak diberikan TPP (Tambahan Penghasil Pegawai). Kemudian ada satu TPHL (Tenaga Pekerja Harian Lepas) kan karena TPHL non-ASN sehingga bisa diberhentikan,” paparnya.

“Nah ini saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa kalau memang terjadi aktivitas tidak netral, monggo (silakan) bisa dilaporkan Bawaslu. Karena memang mekanismenya kan ada, sehingga kalau memang ada pelanggaran bisa diproses Bawaslu. Kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Pemkot Semarang untuk dilakukan proses sampai nanti ke KASN, apa nanti sanksi yang akan diberikan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dirinya akan terus berkolaborasi dengan Bawaslu agar pelanggaran-pelanggaran ASN tidak terjadi.

Dirinya juga meminta agar para ASN Pemkot Semarang bisa berkomitmen dalam menjaga netralitasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengaku belum ada temuan maupun laporan terkait ASN yang tidak netral.

Pihaknya juga selama kampanye belum menemukan adanya keberpihakan ASN.

“Selama kampanye belum ada temuan atau laporan terkait pelanggaran netralitas, karena memang tadi upaya pencegahan kami juga sudah masif. Bahkan sosialisasi saat kampanye, jajaran kami selalu mengingatkan kalau ada kemudian pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye selalu diimbau. Selama ini imbauan kami selalu diikuti. Artinya sampai hari ini belum ada laporan atau temuan terkait pelanggaran netralitas selama masa kampanye,” imbuhnya. (web/isk) 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perang Rokok Ilegal, Agustina Musnahkan 6,13 Juta Batang, Rp5,98 Miliar Terselamatkan

Perang Rokok Ilegal, Agustina Musnahkan 6,13 Juta Batang, Rp5,98 Miliar Terselamatkan

Sepanjang 2026, sebanyak 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal hasil dimusnahkan di Halaman Balai Kota Semarang, Selasa (17/11).

Foto Gibran di Ruang Lokakrida Sudah Diturunkan, Agustina Tak Ada Instruksi Khusus

Foto Gibran di Ruang Lokakrida Sudah Diturunkan, Agustina Tak Ada Instruksi Khusus

Foto Gibran Rakabuming Raka, sudah raib di lingkungan Pemkot Semarang.

Pemkot Semarang Jadikan 'Early Warning System' Fondasi Utama Tata Kelola Bersih

Pemkot Semarang Jadikan 'Early Warning System' Fondasi Utama Tata Kelola Bersih

Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmen penuhnya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi yang transparan dan akuntabel.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer