Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasar Tiban di Semarang Bakal Ditarik Retribusi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan penertiban PKL liar di sepanjang Jalan Kranggan hingga Pasar Kanjengan, Senin (29/5). (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan penertiban PKL liar di sepanjang Jalan Kranggan hingga Pasar Kanjengan, Senin (29/5). (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi. Salah satunya dengan menyasar Pasar Minggu Pagi atau pasar tiban yang ada di beberapa titik.

Menurut informasi yang dihimpun, keberadaan pasar tiban menjamur di berbagai wilayah. Misalnya pusat keramaian seperti car free day dan lainnya. Selama ini pedagang pasar tersebut belum tersentuh atau berkontribusi kepada retribusi daerah.

"Ada potensi yang belum tergarap, seperti Pasar Minggu Pagi, selama ini hanya tiga titik saja yang sudah membayar retribusi," kata Plt Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang Fajar Purwoto Rabu (31/5).

Fajar mencatat, ada 14 pasar serupa di Kota Semarang. Jumlah tersebut mayoritas bocor lantaran ada keragu-raguan dari karyawan dinas. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, tentunya sektor PAD bisa dimaksimalkannya.

"Dengan mereka nanti ditarik retribusi, akan mendongkrak PAD. Selama ini belum ditarik karena ada keragu-raguan teman-teman dinas yang lalu. Dikatakan bocor karena tidak ada ketegasan," jelasnya.

Fajar menjelaskan, evaluasi telah dilakukan Pemkot Semarang terkait menjamurnya Pasar Minggu Pagi ataupun sejenisnya di Kota Semarang. Dinas Perdagangan mengajukan surat keputusan (SK) wali kota untuk menarik retribusi para pedagang tersebut.

"Harus ada payung hukumnya, salah satunya dari SK wali kota sebelum, kita melakukan penarikan retribusi," bebernya.



Tak hanya pasar minggu pagi, pasar krempyeng dan pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini kian menjamur juga akan ditarik retribusi. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Semarang ini, nantinya akan ada lebih dari 9.000 PKL yang terdata. PKL akan diberi waktu untuk berjualan mulai 16.00 - 04.00 WIB.

"Selama ini mereka ditarik atas nama LPMK maupun RW. Itu dinilai tidak sah. Untuk itu harus ada SK, agar pedagang ini tidak hilang haknya untuk berjualan, Disdag juga dapat mengelola PAD," ujar Fajar.

Dengan upaya ini, dia berharap, target PAD dari sektor retribusi pasar maupun PKL bisa tercapai. Saat ini, capaian retribusi baru sekitar 25 persen dari target Rp 35 miliar.  Namun pihaknya mengaku akan makin penataan terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

"Target kami bisa terpenuhi minimal sampai Rp 30 miliar - Rp 32 miliar. Kami harus penataan dulu," jelas dia. (den/ton)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RSUD dr H Kumpulan Pane Tiru Pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang

RSUD dr H Kumpulan Pane Tiru Pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang

Wali Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Iman Irdian Saragih terbang ke Kota Magelang, mengajak serta Direktur RSUD dr H Kumpulan Pane untuk studi tiru ke RSUD Tidar, Senin (19/10/2026).

Perang Rokok Ilegal, Agustina Musnahkan 6,13 Juta Batang, Rp5,98 Miliar Terselamatkan

Perang Rokok Ilegal, Agustina Musnahkan 6,13 Juta Batang, Rp5,98 Miliar Terselamatkan

Sepanjang 2026, sebanyak 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal hasil dimusnahkan di Halaman Balai Kota Semarang, Selasa (17/11).

Foto Gibran di Ruang Lokakrida Sudah Diturunkan, Agustina Tak Ada Instruksi Khusus

Foto Gibran di Ruang Lokakrida Sudah Diturunkan, Agustina Tak Ada Instruksi Khusus

Foto Gibran Rakabuming Raka, sudah raib di lingkungan Pemkot Semarang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer