Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut informasi yang dihimpun, keberadaan pasar tiban menjamur di berbagai wilayah. Misalnya pusat keramaian seperti car free day dan lainnya. Selama ini pedagang pasar tersebut belum tersentuh atau berkontribusi kepada retribusi daerah.
"Ada potensi yang belum tergarap, seperti Pasar Minggu Pagi, selama ini hanya tiga titik saja yang sudah membayar retribusi," kata Plt Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang Fajar Purwoto Rabu (31/5).
Fajar mencatat, ada 14 pasar serupa di Kota Semarang. Jumlah tersebut mayoritas bocor lantaran ada keragu-raguan dari karyawan dinas. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, tentunya sektor PAD bisa dimaksimalkannya.
"Dengan mereka nanti ditarik retribusi, akan mendongkrak PAD. Selama ini belum ditarik karena ada keragu-raguan teman-teman dinas yang lalu. Dikatakan bocor karena tidak ada ketegasan," jelasnya.
Fajar menjelaskan, evaluasi telah dilakukan Pemkot Semarang terkait menjamurnya Pasar Minggu Pagi ataupun sejenisnya di Kota Semarang. Dinas Perdagangan mengajukan surat keputusan (SK) wali kota untuk menarik retribusi para pedagang tersebut.
"Harus ada payung hukumnya, salah satunya dari SK wali kota sebelum, kita melakukan penarikan retribusi," bebernya.
Tak hanya pasar minggu pagi, pasar krempyeng dan pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini kian menjamur juga akan ditarik retribusi. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Semarang ini, nantinya akan ada lebih dari 9.000 PKL yang terdata. PKL akan diberi waktu untuk berjualan mulai 16.00 - 04.00 WIB.
"Selama ini mereka ditarik atas nama LPMK maupun RW. Itu dinilai tidak sah. Untuk itu harus ada SK, agar pedagang ini tidak hilang haknya untuk berjualan, Disdag juga dapat mengelola PAD," ujar Fajar.
Dengan upaya ini, dia berharap, target PAD dari sektor retribusi pasar maupun PKL bisa tercapai. Saat ini, capaian retribusi baru sekitar 25 persen dari target Rp 35 miliar. Namun pihaknya mengaku akan makin penataan terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
"Target kami bisa terpenuhi minimal sampai Rp 30 miliar - Rp 32 miliar. Kami harus penataan dulu," jelas dia. (den/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





