Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rektor Unissula: Sudah Saatnya Selamatkan KPK

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Photo
Photo
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kisruh di KPK sudah saatnya dihentikan. Langkah ini, menurut Rektor Unissula, dilakukan untuk menyelamatkan KPK dari berbagai unsur kepentingan pribadi yang merusak kerja-kerja KPK dalam pemberantasan Korupsi.

Rektor Unissula Prof Dr H Gunarto MH menegaskan hal ini saat menggelar konferensi pers terkait dugaan pembocoran dokumen KPK kepada Kementerian ESDM Rabu sore (12/4).

"Jadi terjadinya aksi pembocoran hasil penyelidikan KPK kepada pejabat kementerian ESDM sangat disayangkan. Apalagi berkembang video percakapan kasus ini yang mengarah kepada Ketua KPK Firli Bahuri sebagai pelakunya," ujar Prof Gunarto.

Maka dari itu, Rektor Unissula meminta agar dugaan pembocoran dokumen pemeriksaan ini diusut tuntas. "Aspek pidananya jelas. Sebagai pejabat publik tidak boleh melakukan tindakan yang bisa melemahkan KPK secara institusi," ujar Rektor.

Karena kasus ini, menurut Prof Gunarto, bisa membuat kredibilitas pimpinan KPK turun. "Pemberantasan korupsi perlu tindakan kredibel yang bisa dipercaya. Kalau kasus ini tidak dituntaskan maka akan menjadi persoalan yang berkepanjangan," jelasnya.

KPK, menurut Gunarto, adalah lembaga super body dalam konteks pemberantasan korupsi. "Kita perlu lembaga seperti KPK, karena tingkat kejahatan Korupsi di Indonesia itu luar biasa," jelasnya.

Indeks korupsi di Indonesia, menurut Rektor, pada 2023 turun dari semula 38 poin menjadi 34 poin. "Kondisi ini mencerminkan tidak hanya masih tingginya kasus korupsi, tapi penangan kasus korupsi oleh KPK juga masih banyak persoalan," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan komisioner KPK meminta agar Ketua KPK Firli Bahuri dicopot dari jabatannya. Mereka melaporkan Firli ke Dewan Pengawas KPK. Mereka yang mendatangi KPK dan melaporkan Firli ke Dewan KPK adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Firli juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pembocoran dokumen dugaan kasus korupsi di kementerian ESDM itu. Mereka melaporkan Firli berdasarkan video yang beredar ke publik, berupa percakapan antara penyidik KPK dengan Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian ESDM. Dalam percakapan itu, nama Firli disebut secara jelas sebagai pelaku pembocoran itu.

Rektor Unissula menambahkan, kegaduhan yang terjadi di KPK dalam rentang waktu satu tahun terakhir, buat KPK akan sangat kontra produktif. "Apalagi selama ini, kegaduhan itu terjadi di unsur pimpinan," jelasnya.

Maka dari itu, Rektor meminta agar kegaduhan di internal KPK dihentikan. "Melihat kasus-kasus yang muncul selama ini, kegaduhan itu dipicu oleh unsur pimpinan. Ini yang patut kita sayangkan," jelasnya.

Maka dari itu, menurut Rektor, menyelamatkan KPK mesti dengan cara melakukan evaluasi terhadap unsur pimpinan KPK. "Dewan pengawas mesti ambil tindakan tegas. Kami juga mendukung upaya hukum yang sedang berproses di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus pembocoran dokumen itu," jelas Rektor. (fgr/web/bas)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq belum mendapatkan putusan atas kasus yang menjeratnya yakni dugaan gratifikasi dan pengadaan outsourcing di Pengadilan Tipikor Semarang. 

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Joko mengungkap pemeriksaan KPK berlangsung di lantai satu dan enam. Sejumlah ruangan diperiksa, termasuk dilakukan penggalian keterangan terhadap petugas Bea Cukai. Namun, Joko mengaku tidak mengetahui secara detail.

KPK Sita Uang Tunai di Bea Cukai Semarang, Terkait Kasus PT Djarum

KPK Sita Uang Tunai di Bea Cukai Semarang, Terkait Kasus PT Djarum

KPK menyita sejumlah barang bukti dan sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer