Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Salah satunya akibat bencana banjir yang melanda Kota Semarang dan sekitarnya beberapa waktu lalu.
Kepala Kantor Imigrasi Semarang Guntur Sahat Hamonangan mengatakan, kebijakan itu berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) diatur penetapan tarif nol rupiah atas layanan biaya beban paspor hilang atau rusak karena keadaan kahar (force majeure) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM).
"Warga Negara Indonesia yang mengalami keadaan kahar (force majeure) dapat diberikan tarif nol rupiah atau bebas denda berdasarkan permohonan dari pemohon," ujarnya pada Jawa Pos Radar Semarang.
Selain permohonan itu, pemohon juga harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau otoritas yang berwenang sesuai domisili yang bersangkutan. Dengan begitu, dapat diperoleh keyakinan bahwa wajib bayar tersebut mengalami keadaan kahar.
"Sebelum ke tahap permohonan paspor, diambil keterangan di Inteldakim untuk dicocokkan apakah benar kejadian itu. Setelah itu, baru lanjut administrasi selanjutnya," tambahnya.
Tak hanya banjir, keadaan kahar (force majeure) itu meliputi keadaan gempa bumi, kebakaran, huru hara, dan bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Penerapan ini hanya berlaku bagi paspor yang aktif. Tidak untuk paspor yang habis berlaku. Jika sudah tidak aktif, harus mengajukan baru.
Namun, kata Guntur, hingga saat ini belum ada yang mengajukan permohonan paspor karena keadaan kahar tersebut. (ifa/ida)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





