Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang Mei Kartini mengatakan, keluhan atau usulan itu muncul dari beberapa WBP. Ada WBP yang akan bebas, namun mereka bingung mau pulang kemana. Sementara sudah tidak punya keluarga lagi.
"Ada pula yang memiliki permasalahan untuk mencari nafkah selanjutnya untuk penyambung hidup," ujarnya dalam kegiatan Jejaring Stakeholder untuk Pemenuhan Hak ABH dan WBP yang digelar Inklusi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jateng, Kamis (3/11).
Ada beberapa permasalahan warga binaan. Di antaranya terkait kebutuhan alat mandi, alat mencuci, pembalut, masalah administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan dan kekerasan, serta diskriminasi.
"Persoalan rumah singgah, akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Sementara Dinas Kesehatan akan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan di LPP Semarang dan LPKA Kutoarjo," imbuhnya.
Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Dedi Winarto menyampaikan kebutuhan air bersih di wilayah kerjanya masih kurang, serta tempat tidur yang layak masih menjadi masalah. “Ada pula kebutuhan terkait adminduk KIA masih menjadi hambatan, kebutuhan pendidikan berupa seragam sekolah dan alat tulis juga belum,” katanya.
Direktur Eksklusif Daerah PKBI Jateng Elisabet SA Widyastuti mengaku kegiatan ini untuk memfasilitasi kebutuhan warga binaan. Selama melakukan pendampingan pada ABH dan WBP mendapati beberapa keluhan mengenai layanan dan fasilitas.
“Kami melakukan pendampingan dan pertemuan ini untuk membentuk sinergitas pemenuhan ABH dan WBP dengan instansi dan lembaga yang memiliki kewenangan,” tambahnya. (ifa/fth)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


