Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam rakor tersebut, ada 20 wajib pajak (WP) yang sengaja diundang untuk mendengarkan penjelasan dari komisi anti rasuah tersebut. “Peserta rakor ini adalah WP yang pajaknya cukup besar. Selain itu, kami ingin mengoptimalkan pajak yang belum terbayar sekitar Rp 390 miliar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin saat ditemui di Ruang Lokarida Balai Kota Semarang Rabu (28/9).
Dirinya beharap piutang ini bisa dibayarkan oleh WP di Kota Semarang, agar pendapatan bisa meningkat. Nantinya, lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ini, hasil pembayaran pajak, akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. “Nanti bisa digunakan untuk pembangunan, lalu program kesejahteraan masyarakat akan menggunakan dana dari hasil pajak,” jelasnya.
Iswar menerangkan jika KPK juga membantu dan melakukan monitoring terkait pajak, salah satunya untuk menghindari adanya praktik korupsi yang bisa dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. “KPK nanti akan melakukan monitoring agar tidak terjadi korupsi, apalagi nilainya besar,” pungkasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi WP yang akan dilakukan sampai akhir tahun ini. Tujuannya agar ada data WP yang valid. Dikarenakan masih banyak tunggakan pajak yang terjadi sampai saat ini. “Sampai sekarang ada yang belum membayar sama sekali, dan ada yang sudah membayar tapi belum lunas,”tambahnya.
Targetnya, lanjut wanita yang akrab disapa Iin ini- data valid akan didapatkan sebelum tahun 2023 atau harus rampung akhir tahun ini. Ia merinci piutang pajak yang belum dibayarkan WP pada akhir 2021 di angka Rp 590 miliar lebih. “Kami sudah melakukan penagihan Rp 52 miliar dan rekonsiliasi Rp 140 miliar. Sampai sekarang piutang masih ada Rp 390 miliar lebih,” katanya.
Ia menjelaskan, WP sengaja dikumpulkan bersama KPK karena merka menyumbang pendapatan pajak sekitar Rp 40 miliar. WP ini juga diajak mengikuti Rakor juga akan diklarifikasi terkait piutang pajak. “Klarifikasi ini kami lakukan dari pajak 2017 sampai 2022. Harapannya ada komitmen kesanggupan membayar piutang pajak,” pungkasnya. (den/ida)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





