Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Kita gencarkan sosialisasi ini, karena semakin kita beri jumlah PGOT ini akan semakin banyak,” kata Kepala Seksi (Kasi) Tuna Sosial dan Perdagangan Orang (TSPO), Dinas Sosial Bambang Sumedi, Senin (19/9).
Ia menambahkan, penegakan perda dilakukan Satpol PP. Perda mengatur larangan memberi kepada Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) dan ketertiban umum. Masyarakat yang tertangkap tangan memberi uang atau nasi kepada PGOT langsung disanksi tegas. “Kami, Dinsos Semarang tidak hanya menjangkau dari laporan saja, tapi juga melakukan patroli secara berkala bekerja sama dengan pihak kecamatan. Jadi sudah mulai menyisir jalan alternatif,” ujarnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menegaskan memberi dalam bentuk apapun kepada anak jalanan ataupun PGOT ditempat umum atau jalan protokol merupakan tindakan yang melanggar dua perda. Yakni perda tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan perda kedua tentang ketertiban umum. “Yang memberikan uang kepada PGOT bisa didenda 3 bulan kurungan atau denda maksimal Rp 1 juta,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini menilai, ketika masyarakat memberikan uang kepada PGOT akan menambah jumlahnya di Kota Semarang. Sehingga mengganggu ketertiban umum. Idealnya, jika memberi sumbangan agar disalurkan di panti atau yayasan sosial lainnya. “Jadi jangan memberi di tempat umum yang bisa mengakibatkan kecelakaan, melanggar ketertiban umum. Jadi tambah macet, kota jadi tambah tidak bersih, tidak tertib dan sebagainya,” tambahnya. (den/fth)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





