Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Sosial Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang Mustakim mengatakan, sejak aplikasi My Pertamina diberlakukan, nelayan sulit untuk mendapatkan solar.
“Di Tambaklorok ada perkampungan nelayan. Bayangkan kalau di perkampungan tersebut tidak ada SPBN. Apa pemerintah tidak berpikir dari mana solar itu didapat,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang usai mengikuti kegiatan rembug nelayan di Kampung Nelayan Huntara, Tambakrejo, Tanjungmas, Semarang Utara, Rabu (7/9).
Ia mengakui, untuk mendapatkan solar pihaknya sering colong-colongan membeli menggunakan jeriken atau kencing kapal. Sementara untuk mendapatkan solar secara legal, Mustakim harus mendapat surat rekomendasi dari Dinas Perikanan yang sulit proses perolehannya. Banyak syarat yang harus dipenuhi, seperti harus mempunyai kartu PAS dan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA).
“Harus punya PAS dan KUSUKA dari Dinas Perikanan, kemudian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Setelah itu harus muter ke polisi. Yaitu dari Polres, Polsek, sampai Polda. Bahkan Polda juga bingung ini kan bukan tugas nelayan,” tambahnya.
Dalam Rembuk Nelayan bertajuk Subsidi BBM Tepat, Nelayan Bangkit Lebih Cepat ini, KNTI berharap Pemkot Semarang bisa menyisihkan APBD untuk membangun SPBN khususnya di Tambaklorok. Diketahui, dari 735 nelayan di Tambaklorok, masih ada 400 nelayan yang belum mempunyai PAS dan menggunakan solar secara ilegal. “Masih ada yang beli ilegal karena terpaksa. Kalau tidak ada bahan bakar otomatis tidak melaut,” imbuhnya.
Menurutnya kenaikan kali ini mengakibatkan pengeluaran melaut bertambah 30-40 persen. Jika ada SPBN, kenaikan harga BBM ini tidak begitu menyulitkan para nelayan. (kap/ida)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





