Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Namun pemberlakuan aturan tersebut rupanya mendapat sorotan dari sebagian masyarakat. Pasalnya, pemberlakukan jam kerja baru tersebut dinilai juga diikuti penyesuaian jam belajar sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Sehingga perubahan jam tersebut dikhawatirkan akan bertabrakan dengan aktivitas pendidikan non-formal di luar sekolah.
Ketua NU Kota Semarang, Anasom, berpendapat bila pemberlakuan lima hari kerja diikuti oleh penyesuaian jam belajar sekolah, maka para siswa berpotensi tidak dapat mengikuti aktivitas pendidikan lainnya.
"Kalau lima hari maka jam belajar mereka akan tambah di sekolah, sementara di NU itu ada TPQ, Madrasah Diniyah, sekolah sore, dan sebagainya," kata Anasom.
Meluruskan hal tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerima perwakilan NU Kota Semarang di kantornya, Senin (25/7). Dalam pertemuan tersebut pria yang akrab disapa Hendi itu menegaskan, pemberlakuan jam kerja sesuai surat edaran tidak secara langsung berpengaruh pada jam belajar siswa di sekolah.
"Kalau jam kerja guru pasti mengikuti surat edaran, tapi jam pelajaran murid berbeda dengan jam kerja guru. Intinya murid itu pulang duluan daripada gurunya," jelas Hendi.
"Untuk itu dari pertemuan ini nantinya akan ada surat edaran untuk menegaskan maksud dari aturan jam kerja yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan asumsi yang berkepanjang," tekan Hendi.
Senada, Asisten Pemerintah Sekda Kota Semarang, Mukhamad Khadik mengatakan, kekhawatiran yang muncul di lingkungan pendidikan akan direspon oleh Dinas Pendidikan, dan tidak akan merubah surat edaran yang sudah dikeluarkan.
"Tujuannya menekan dampak kemacetan lalu lintas, sehingga ini akan tetap berlaku. Hanya saja dari Dinas Pendidikan akan mengeluarkan surat baru lagi berupa penegasan agar tidak ada asumsi yang salah," jelasnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan turut meyakinkan bahwa aturan jam kerja tidak akan mengganggu kegiatan pendidikan non-formal yang telah berjalan. "Justru semangat kami adalah bersinergi dengan lembaga pendidikan non-formal, termasuk keagamaan untuk memperkuat pendidikan peserta didik," tuturnya.
Ahsan juga mengungkapkan wali kota Semarang membuka ruang diskusi untuk memasukkan pendidikan kegamaan non-formal sebagai nilai tambah siswa dalam menempuh pendidikan formal.
"Maka dari itu akan kita matangkan, untuk kemudian baik yang Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, ataupun Konghucu mendapatkan hal yang sama," terangnya.
Pihak NU Kota Semarang pun menyambut baik ruang diskusi yang telah diberikan Hendi.
Ketua Badko TPQ Kota Semarang, Bahrul Fawaid merasa senang atas dukungan yang ditegaskan Hendi pada kegiatan pendidikan karakter peserta didik di Kota Semarang.
"Tadi Alhamdulillah Pak Wali, Pak Hendi, sudah menegaskan mendukung penuh pelaksanaan pendidikan karakter di Kota Semarang. Bahkan secara teknis beliau juga sudah meminta Dinas Pendidikan untuk merumuskan agar kegiatan keagamaan masuk dalam ekstrakurikuler di sekolah formal," ungkap Bahrul.
Perwakilan LP Ma'arif Kota Semarang, Ahyar, akan membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menyosialisasikan keterangan yang telah diberikan kepada sekolah dan madrasah di bawah LP Ma'arif.
Perwakilan FKDT Kota Semarang, Muhammad Arif menekankan harapannya agar rumusan kredit poin untuk peserta didik pendidikan keagamaan non-formal dapat terealisasi di Kota Semarang.
"Saya rasa ini dapat menambah semangat masyarakat, baik itu nantinya tetap beriringan dengan kegiatan pendidikan non formal, maupun dikolaborasikan menjadi ekstrakurikuler," kata Arif. (den/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


