Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keresahan ini diungkapkan Ketua DPC Peradi HBA Kota Semarang, Broto Hastono dalam diskusi Klinik Hukum 'Sudahkah Lembaga Keadilan Transparan?'. Ia bersama advokat lain pernah mendapat ketimpangan. Suatu ketika dalam permohonan perkara advokat ingin meminta kejelasan kepada hakim yang menangani perkara tersebut, namun tidak diperbolehkan. Sementara, dalam waktu yang sama ada penegak hukum lain yang melakukan hal serupa, namun diperbolehkan.
"Ini yang menjadi persoalan. Menurut saya, apabila satu tidak diperbolehkan, maka yang lain juga tidak diperbolehkan supaya adil," katanya.
Ia menilai, hal ini merupakan bagian dari pelayanan keterbukaan informasi. Sehingga dalam pelayanannya harus transparan. Selain permasalahan di atas, Broto juga menyinggung soal hak ketika mengurus informasi di kejaksaan. Ia mengkritik perbedaan perlakuan tamu. Broto menceritakan, kala itu ia harus diminta identitas secara lengkap beserta maksud dan tujuan saat datang ke salah satu kejaksaan di Jawa Tengah.
Baginya hal itu wajar karena mungkin peraturannya seperti itu. Namun, menjadi aneh ketika bertamu untuk selanjutnya perlakuan penerimaan tamu sudah lebih santai. Ia menilai, hal ini menjadi diskriminasi karena dibeda-bedakan dalam hal mendapatkan informasi.
"Jangan karena sudah atau belum kenal lantas diperlakukan tidak sama. Karena jika ada perbedaan perlakuan ya bisa menjadi persoalan bagi masyarakat terutama pencari keadilan," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kasi Pidum Kejari Kota Semarang Edy Budianto mengatakan, pelayanan di kejaksaan terkait masyarakat pencari keadilan sudah ada standardisasi pelayanan. Seluruh pertemuan, baik penyidik maupun advokat seluruhnya setara dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Namun, tentu beda dengan tahap 2 misalnya penyidik dengan terdakwa, tempatnya beda. Tapi standarisasi ini sudah sesuai peraturan," jelasnya.
Mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, jika di website tidak ditemukan bisa mengirimkan surat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pihaknya akan melakukan telaah mana informasi yang boleh dan tidak boleh diakses.
Juru Bicara Pengadilan Semarang Kukuh Subyakto menambahkan, seluruh informasi dapat didapatkan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ia menegaskan, keterbukaan informasi yang dimaksud dalam Undang-Undang bukan yang los. Namun ada yang boleh di-publish dan ada yang sifatnya dirahasiakan.
"Termasuk perkara yang sudah inkrah bisa diakses atau diunduh. Tapi memang ada perkara yang di-publish dan non-publish. Masyarakat, termasuk advokat kan bisa dimintakan salinannya. Karena sesuai UU, meski belum inkrah namun bisa diakses," jelasnya. (ifa/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


