Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) menjelaskan, usulan raperda tentang retribusi perizinan tertentu dan pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan aturan Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Hendi mengatakan, dalam klausulnya, pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak boleh ditarik retribusi. Gantinya, ada aturan persetujuan bangunan gedung (PBG).
"Perda kita masih mengatur retribusi, jadi harus disesuaikan, agar potensi pendapatan yang belum terserap bisa menjadi PAD (pendapatan asli daerah)," katanya usai rapat paripurna DPRD Kota Semarang Senin (7/3).
Selain soal penghapusan retribusi IMB, Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing ini juga harus disesuaikan. Sehingga Pemkot Semarang bisa menangkap potensi retribusi yang muncul.
Sementara terkait Raperda Ketahanan Pangan, Hendi meminta wilayah pertanian bisa dimaksimalkan untuk menjaga ketahanan pangan.
"Semarang ini jadi Kota Metropolitan, tapi kita harus upayakan bagaimana pertanain masyarakat ini bisa semakin bergairah. Misalnya diberi pelatihan, dibina supaya muncul ketahanan pangan," tuturnya.
Tiga rapeda tadi, lanjut Hendi, diserahkan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Menurutnya, DPRD akan bergerak cepat dengan menjadwalkan pembahasan, termasuk rencana kunjungan untuk mendukung pembahasan raperda tersebut.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan, pihaknya akan langsung membentuk panitia khusus untuk membahas tiga usulan raperda yang telah disodorkan wali Kota Semarang.
"Kita akan bentuk pansus untuk setiap raperda, nantinya pansus akan langsung membahas usulan raperda ini," tandasnya. (den/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





